REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat memastikan akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Rabu (6/12). Hal ini diputuskan dalam Rapat Internal Komisi I DPR pada Selasa (5/12) siang.
"Kami baru saja selesai rapat Komisi I DPR dan disepakati bahwa Rabu (6/12) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan mulai pukul 10.00 WIB," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Hasanuddin mengatakan, pukul 10.00 WIB dimulai prosesnya dengan dilakukan pemeriksaan administrasi calon Panglima TNI, lalu pukul 10.45 WIB baru dimulai uji kelayakan dan kepatutan. Menurut dia, uji kelayakan tersebut akan dilakukan secara terbuka ketika pemaparan visi-misi namun saat pendalaman akan dilakukan tertutup karena kemungkinan banyak hal yang sifatnya rahasia.
"Setelah itu, kami akan rapat tertutup untuk memutuskam menolak atau menyetujui," ujarnya.
Menurut dia materi pendalaman visi-misi calon Panglima TNI akan bermacam-macam yang diajukan anggota Komisi I DPR, namun dirinya menyoroti beberapa hal. Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan dirinya akan mendalami mengenai Rencana Strategis (Renstra) Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).
"Selama pengalaman, pada prinsipnya Komisi I tidak pernah menolak karena itu pilihan terbaik dan persyarartan-persyaratan sudah terpenuhi," katanya.
Dia menilai, tidak ada aturannya uji kelayakan harus mendengarkan dahulu masukan publik. Sehingga, hal itu bisa dilakukan sesudah atau sebelum seorang diusulkan menjadi Panglima TNI.
Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika