REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi pengawasan daerah Inspektorat Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB.

Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan, pengawasan sangat diperlukan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, serta bersih dari praktik-praktik korupsi.

Amin menjelaskan, kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 2018 diarahkan pada sinergi pengawasan dan peningkatan penjaminan mutu penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta peningkatan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP. Amin mengingatkan, setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki target yang jelas.

"Lakukan sinergitas untuk pencegahan karena bukan penindakan yang diutamakan, melainkan pencegahannya yang harus kita pikirkan bersama," kata Amin saat membuka rakor yang diselenggarakan di Hotel Astoria, Mataram, NTB, Rabu (6/12).