REPUBLIKA.CO.ID,JAYAWIJAYA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua merencanakan biaya pemilihan kepala daerah Jayawijaya dan pemilihan gubernur Papua pada 2018 sebesar kurang lebih Rp 100 miliar. Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo di Wamena, usai melakukan sidang pembahasan APBD 2018 bersama anggota DPRD setempat, Kamis sore, mengatakan, biaya politik itu kini dibahas dalam rencana APBD 2018 yang besarnya kurang lebih Rp 1,6 triliun.
"APBD kita mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Kalau tahun 2018 itu kurang lebih Rp 1,6 triliun. Sebenarnya biaya banyak habis di politik juga, karena waktu yang sama akan dilaksanakan pemilukada kabupaten dan provinsi. Kurang lebih hampir seratusan miliar rupiah kita kasi keluar untuk membiayai ini (politik)," katanya.
Walau anggaran untuk pembiayaan politik cukup besar, ia memastikan anggaran untuk membiayai program pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak diabaikan dalam APBD 2018 mendatang. "Tetapi bukan berarti kita abaikan kegiatan lain, semua tetap jalan, cuma banyak uang juga yang kita keluarkan dalam persiapan pelaksanaan politik mendatang," katanya.
Ia mengatakan anggaran yang dierkirakan mencapai Rp 100 miliar untuk politik itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan Panwas, KPU dan pengamanan. "Kita harapkan juga pilkada ini berjalan dengan aman, jadi kita berharap semua proses ini berjalan dengan baik. Kemudian penetapan APBD juga kita harapkan cepat selesai karena mulai Januari itu kita masuk urusan politik, jadi jangan sampai APBD dengan kepentingan rakyat terbengkalai," katanya.
Menurut dia, sumber pembiayaan Pilkada 2018 di Jayawijaya berasal dari DAU, dan besaran DAU tahun depan tidak berbeda jauh dengan 2017 ini. "Jadi DAU dengan posisi kita tetap sama dengan tahun 2017, cuma naiknya sedikit sekali. Itupun tidak mampu untuk menutupi pembiayaan politik di tahun 2018. Kita kurang lebih belanja langsung itu sekitar Rp800 miliar, kemudian belanja tidak langsung itu kurang lebih kurang lebih Rp 700 miliar. Jadi saya pikir kalau begitu kita bisa menganalisis lebih banyak pembiayaan ke publik," katanya
