REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan soal transparasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada masalah.

"Kalau masalah transparansi tidak ada masalah. Tinggal tulis surat aja kalau memang perlu. Dan kita tidak ada ditutup-tutupi. Saya aja biasa direkam kok," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Hal tersebut terkait dengan tidak diungahnya video rapat pimpinan dan rapat kedinasan lainnya di akun YouTube resmi milik Pemprov DKI Jakarta. "Dilihat manfaatnya, setelah ada kesempatan waktu tiga hari untuk diunggah. Itu pergubnya, jadi lagi dirumuskan apakah kita percepat untuk penyesuaiannya. Karena yang minta kita sesuaikan itu jangan sampai video-video tersebut dijadikan sarana saling mengolok-olok," kata dia.

Dia mengharapkan dan butuh betul suasana yang rukun, damai menjelang akhir tahun dan Natal, serta jangan sampai ada yang terpicu dan memanfaatkan situasi. "Kita pengin manfaatnya kebijakan publik yang diseminasikan. Jadi itu yang lagi dijalankan sekarang. Kalau perlu sekarang dari teman-teman yang pengin banget dapet informasi, bikin surat itu," kata Sandiaga.

Ia menjelaskan tentang nilai penting dari transparansi dan akuntabilitas. "Hal itu untuk dapat diketahui dari nilai urgensinya untuk transparansi dan akuntabilitas, tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya.

Ia juga mengemukakan pentingnya upaya-upaya meredam saling mengolok-olok antara dua kubu. "Kita coba redam adalah saling olok-mengolok antara dua kubu yang masih berpikir April dan Februari 2017. Itukan udah selesai, tapi mereka ini yang mungkin jadi hiburan di antara mereka tapi mengganggu sekali bagi 80 persen," kata Sandiaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika