REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Muhammadiyah sejak awal didirikan memang telah menunjukkan perannya dalam aspek-aspek kemanusiaan. Hingga kini, Muhammadiyah terus menegaskan sikapnya untuk tidak membiarkan satu manusia pun terjajah, tanpa pernah mempermasalahkan latar belakang mereka.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr Haedar Nashir menerangkan, ada tiga prinsip Muhammadiyah dalam peran kemanusiaannya secara universal. Salah satunya, untuk terus memperjuangkan hak-hak Palestina dan Rohingnya.
"Pertama, Muhammadiyah sejak awal memiliki pandangan Islam kosmopolitan, melintasi golongan, negara, untuk ihsan kepada kemanusiaan," kata Haedar kepada Republika, Selasa (12/12).
Ia menerangkan, peran kosmopolitan itu berarti Islam melampaui sekat bangsa dan negara untuk ihsan kepada kemanusiaan. Hal itu diwujudkan dengan sikap Muhammadiyah untuk peduli kepada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat baik di dalam maupun di luar Indonesia.
Kedua, Muhammadiyah memiliki prinsip dakwah yang sifatnya alamiah, universal, membuana, bukan hanya bil lisan tapi dalam bentuk bil hal. Artinya, semua itu dilaksanakan dalam bentuk gerakan kepedulian tidak lain untuk kemanusiaan dan bersifat pembebasan.
Ketiga, Muhammadiyah memiliki prinsip gerakan pencerahan, dan melalui semangat Islam semua itu dilakukan lewat usaha-usaha pembebasan, pemberdayaan dan usaha-usaha bersifat pemajuan. Menurut Haedar, tiga prinsip itu yang senantiasa dipegang Muhammadiyah.
"Ini yang melandasi kita berperan dalam ha-hal pemihakan terhadap rakyat Palestina dan Rohingnya, dan untuk siapapun kelompok masyarakat yang Muhammadiyah bisa berperan untuk melakukan ihsan kemanusiaan," ujar Haedar.
Terlebih, tentang Palestina yang melekat dengan usaha membebaskan diri dari belenggu Israel dan kekuatan sekutu yang ingin menghilangkan hak-hak Palestina sebagai bangsa dan negara. Menurut Haedar, itu merupakan perjuangan universal seluruh bangsa.
Ia menekankan, kepedulian itu dikarenakan bagi Muhammadiyah di manapun ketika ada manusia yang hak hidupnya dirampas memiliki kewajiban untuk membela. Termasuk Rohingnya, lantaran mereka punya hak untuk hidup dan memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia merdeka.
Dalam perwujudan perannya, ia menerangkan, ada tiga tangan yang dimiliki Muhammadiyah untuk berperan yaitu melalui aspek kesehatan, kebencanaan dan pendidikan. Wujudnya, ada Majelis Pelayanan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, MDMC dan lain-lain.
"Melalui peran-peran ini sesungguhnya Muhammadiyah tengah melakukan usaha-usaha untuk diversifikasi dakwah yang sifatnya peran untuk kemanusiaan universal," kata Haedar.
Haedar menegaskan, jika Muhammadiyah di dalam negeri bisa berperan untuk pembebasan dan pemajuan, tentu harus terpanggil pula untuk melakukan peran-peran itu di dunia. Apalagi, sebagai kekuatan organisasi masyarakat besar yang ada di Indonesia maupun dunia.
Muhammadiyah Harapkan Peran Negara
Walau semua peran kemanusiaan telah dan terus dilakukan, tentu ada ruang yang tidak bisa dimasuki Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yaitu politik. Haedar mengingatkan, peran ini merupakan tugas negara dan diplomasi memang harus dilakukan negara.
Ia mengapresiasi peran yang sudah dilakukan pemerintah terhadap Palestina selama ini. Tinggal, lanjut Haedar, sikap pemerintah agar lebih proaktif lagi terhadap Rohingya, agar peran itu bisa lebih nyaring terdengar.
Hal itu dikarenakan karena baik Palestina maupun Rohingya, tidak cukup untuk mewujudkan perdamaian di sana hanya melalui peran-peran kemanusiaan. Sebab, karena sudah memasuki wilayah politik hanya negara yang bisa masuk tentu melalui diplomasi antar negara.
Haedar menekankan, hanya negara yang bisa melakukan tugas-tugas pembebasan, advokasi dan penyelesaian masalah karena cuma bisa dilakukan antar negara. Selain sikap politik, ia menuturkan langkah yang bisa dilakukan pemerintah yaitu menggalang kekuatan.
Ia menjelaskan, komitmen dan sikap politik negara akan lebih kuat bila suatu negara dapat menggalang kekuatan bersama negara-negara lain. Karenanya, Indonesia harus proaktif dalam memainkan peran politik internasional dengan menggalang kekuatan.
"Agar bisa menghimpun kekuatan dan memberikan tekanan politik demi mencarikan jalan damai dan penyelesaian, baik untuk Palestina maupun Rohingya," kata Haedar.
Haedar menilai, penggalangan kekuatan yang dilakukan negara-negara memiliki posisi yang sangat penting untuk dapat dilakukan. Ia merasa, 10 negara saja yang melakukan tekanan politik, siapapun akan sadar yang dihadapi bukan satu dua melainkan banyak negara.
Tentu, lanjut Haedar, masyarakat hanya bisa menyerahkan peranan tersebut kepada langkah-langkah taktis masing-masing negara. Sebab, negara-negara pasti memiliki formatnya masing-masing dalam menghadapi persoalan tersebut.
"Sebenarnya, pemerintah tidak sendiri, ada DPR sebagai institusi politik rakyat yang memang harus bersuara mengambil peran sesuai porsinya," ujar Haedar.
Ia menjelaskan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dapat menjalankan peran-perannya tentu dari parlemen dengan parlemen maupun forum dengan forum. Haedar mengingatkan, DPR RI harus mengambil peran dan prakarsa politik internasional.
Menurut Haedar, kombinasi peran-peran politik yang dilakukan pemerintah maupun parlemen, tentu akan melengkapi peran-peran kemanusiaan yang telah dilakukan Muhammadiyah. Melalui itu, tujuan perdamaian yang diusung mampu diwujudkan secara penuh.
Bahkan, ia menerangkan, Muhammadiyah sudah turut berperan untuk melakukan mobilisasi bantuan kemanusiaan langsung kepada rakyat Palestina dan masyarakat Rohingya. Karenanya, Haedar berharap peran itu diperkuat melalui peran-peran politik negara.
"Itu semua bentuk sikap kami atas usaha-usaha dakwah yang bersifat pembebasan, pemberdayaan dan pemajuan siapapun golongan manapun masyarkaat yang mengalami nasib penderitaan," kata Haedar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika