REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) demokrasi ekonomi Pancasila harus berwujud dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan itu, harus menjadi milik rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat.
Menurut dia, perencanaan tersebut haruslah menjadi milik rakyat dan dilaksanakan pula oleh seluruh elemen rakyat Indonesia. Itulah yang menurut Megawati sebagai implementasi gotong royong dalam perekonomian nasional.
"Artinya, ruang partisipasi rakyat dalam pembangunan harus dibuka lebar itu implementasi ekonomi gotong royong," sebut dia.
Karena itu, sangat penting menurut Megawati untuk menyiapkan rakyat yang berwatak pembangunan. Menyiapkan rakyat yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi, tapi masih memiliki kepribadian Indonesia dan berorientasi pada kepentingan nasional.
"Bagi saya, daya cipta rakyat yang mengakar merupakan modal penting pembangunan. Karena itu, dalam acara ini dipamerkan hasil produksi yang berbasis kerakyatan, bekebudayaan. Berupa hasil pertanian, kuliner, tekstil, dan sebagainya," ujar Megawati.
Selain itu, ia juga menyebutkan, proklamator kemerdakaan Indonesia Bung Karno mengingatkan, dasar perencanaan pembangunan harus bersandar pada riset penelitian. Karena itu, ia merasa aneh kalau Indonesia bercita-cita untuk maju tapi saat merencanakan APBN dana untuk penelitian tak mencapai satu persen.
"Dari dulu sampai sekarang satu persen saja tidak pernah. Sangat aneh kalau kita bercita-cita untuk memajukan bangsa ini," tutur dia.
Karena itu, dalam kesempatan tersebut Megawati memohon, ketika membicarakan APBN nanti dialokasikan untuk penelitian sebesar lima persen. Ia membandingkan dengan Amerika yang memiliki Siliconvalley.
Ikuti Whatsapp Channel Republika