REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kesal dengan pencoretan nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di APBD DKI 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anies menilai dicoretnya TGUPP merupakan sebuah keanehan.
"Memang ada keanehan di sini, yang dicoret bukan dananya, tapi TGUPP-nya," kata dia dengan intonasi kesal sembari menggelengkan kepala, di Balai Kota, Kamis (21/12).
Anies mengaku heran dengan Kemendagri terkait dengan pencoretan ini. Dia mengatakan TGUPP sudah ada dari jaman pemerintah sebelumnya dan tak pernah ada permasalahan. Tetapi, kata dia, saat ini justru TGUPP dicoret dari nomenklatur di APBD DKI 2018.
"Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri," ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.
Anies mengatakan, jika yang dipersoalkan adalah jumlah anggaran atau personalianya, hal tersebut masih bisa dimengerti dan didiskusikan. Namun, pencoretan TGUPP dianggapnya bukan sebuah kewajaran. Dia masih menimbang langkah yang akan dilakukannya.
"SK (surat keputusan) belum terima, baru terima lampiran tapi belum kirim surat," katanya.
Dalam APBD DKI, TGUPP dianggarkan untuk 74 orang. Anies menyebut tim ini dibutuhkan untuk memberi masukan ke gubernur dan wakil gubernur dan akan diisi orang-orang berkompeten. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Mereka berperan memastikan proses koordinasi dan supervisi dengan beberapa elemen Pemprov DKI.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengaku sempat mendiskusikan anggaran TGUPP dalam APBD DKI Jakarta. Ia menyarankan agar jumlah tim gubernur dikurangi. "Itu kita minta untuk dikurangi," kata Syarifuddin.
Kemendagri tidak secara spesifik merekomendasikan jumlah tertentu. Kemendagri meminta jumlah yang telah diajukan sebanyak 74 orang dikaji ulang. Dia menyebut, rekomendasi itu diberikan dalam rangka penghematan anggaran. Ia berharap jumlah itu bisa dirasionalisasikan sesuai kebutuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika