REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga, menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta penjelasan Kemendagri perihal pencoretan nomenklatur tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Bila perlu melakukan pertemuan sehingga ditemukan win-win solution.
"Harusnya Anies bertemu dengan Kemendagri untuk mengklarifikasi alasan paling penting dari Kemendagri itu apa sehingga nomenklatur TGUPP itu dicoret," kata Nirwono melalui sambungan telepon, Jumat (22/12).
Pertemuan tersebut, terang Nirwono harus dilakukan secepatnya dalam satu atau dua hari. Dengan begitu diharapkan juga dapat segara ditemukan winwin solution. "Karena yang paling pentingkan harus ada win-win solution ya," kata dia.
Maksudnya terang Nirwono, Kemendagri bisa saja mencoret nomenklatur TGUPP asalkan disertai dengan pemberian penjelasan. Serta Anies pun bisa tetap berupaya mempertahankannya dan mampu memberikan keyakinan kepada Kemendagri bahwa keberadaan TGUPP tersebut benar-benar dibutuhkan.
"Gubernur (harus) bisa meyakinkan bahwa TGUPP benar-benar sangat dibutuhkan, ini menjadi penting untuk bisa meyakinkan," ucapnya.
Sebelumnya, Anies merasa heran atas pencoretan TGUPP dari APBD 2018. Padahal kata Anies, TGUPP ini sudah ada sejak zaman Joko Widodo dan Basuki menjabat sebagai gubernur sebelumnya. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan sempat mendiskusikan anggaran TGUPP dalam pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. Ia menyarankan agar jumlah tim gubernur dikurangi.
"Itu kita minta untuk dikurangi," kata Syarifuddin.
Kemendagri memang tidak secara spesifik merekomendasikan jumlah tertentu. Hanya saja, Syarifuddinmeminta jumlah yang telah diajukan sebanyak 74 orang tersebut untuk dikaji ulang.
Syarifuddin mengatakan, rekomendasi itu diberikan dalam rangka penghematan anggaran. Ia berharap jumlah itu bisa dirasionalisasikan sesuai kebutuhan. "Jangan berlebihan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika