REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salam meminta penyelenggara Pemilu mewaspadai pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Hal ini berkaitan dengan majunya beberapa perwira tinggi militer/kepolisian.

Menurut Alfitra, pejabat tinggi kepolisian dan militer tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun, pihaknya menyebut jika hal tersebut akan menjadi ujian bagi penyelenggara Pemilu.

"Ini ujian bagi penyelenggara, tetapi semua berhak mencalonkan diri, sebab memang sudah ada regulasinya. Hanya memang ada potensi-potensi bagi mereka (pejabat tinggi militer/kepolisian) mendapat isu-isu pelanggaran di daerah pemilihan masing-masing," ujar Alfitra kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (28/12).

Saat ini, lanjutnya, belum masuk dalam tahapan pencalonan kepala daerag Pilkada 2018. Karena itu, pihaknya belum dapat melihat secara pasti manuver seperti apa yang dilakukan para pejabat tersebut. Meski begitu, Alfitra tetap meminta KPU dan Bawaslu tetap bijaksana dan tegas menyikapi pencalonan para perwira tinggi militer/kepolisian ini. KPU maupun Bawaslu diharapkan tidak membedakan perlakuan terhadap mereka.

Alfitra mengingatkan jika saat ini hanya ada 17 penyelenggara Pemilu yang menjadi tumpuan penentu kebijakan untuk Pilkada 2018. Ketujuhbelas penyelenggara itu yakni tujuh orang komisioner KPU, lima orang anggota Bawaslu dan lima orang anggota DKPP.

"Sementara itu ada 4,6 juta penyelenggara Pemilu di Indonesia tetapi penentu kebijakannya hanya 17. Maka nanti penyelenggara pemilu harus tegas. Bawaslu juga harus berani memberikan teguran jika ada pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah yang mantan pejabat," katanya.

Seperti diketahui, ada beberapa perwira tinggi TNI/polri yang berpotensi mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Pilkada 2018 mendatang. Jumlah perwira tinggi polisi yang berpotensi maju Pilkada lebih banyak, yakni empat orang.

Calon-calon tersebut yakni Irjen Pol Anton Charliyan (eks Kapolda Jawa Barat akan maju di Pilkada Jawa Barat), Irjen Paulus Waterpauw (Kapolda Sumatera Utara akan maju di Pilkada Papua/Sumatera Utara), Irjen Safaruddin (Kapolda Kalimantan Timur akan maju di Pilkada Kalimantan Timur), Irjen Murad Ismail (Kakorps Brimob, akan maju di Pilkada Maluku) danPangkostrad Letjen Eddy Rahmayadi yang rencananya akan maju di Pilkada Sumatera Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika