REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD Sulawesi Selatan (Sulsel) AM Iqbal Parewangi mengkritik kebijakan pemerintah yang berencana mengimpor beras. Menurutnya, impor selalu berpotensi merugikan.

"Untuk semua hal terkait hajat hidup rakyat, impor selalu berpotensi merugikan," ujar Iqbal kepada Republika.co.id, Ahad (14/1).

Iqbal menilai, kebijakan pemerintah sekarang ini sangat proimpor. Masalah kekurangan bahan pangan selalu impor, seperti gula dan garam.

"Apa-apa impor. Gula diimpor. Tembakau diimpor. Garam pun diimpor. Bahkan cangkul pun diimpor," ujarnya.

Menurutnya impor bahan pangan merupakan jalan pintas bagi pemerintah dan jalan pintas bagi pemburu keuntungan raksasa yang melekat pada segala bentuk impor. Impor menguntungkan para pengusaha raksasa pengimpor. Namun, sebaliknya sangat merugikan orang banyak, yaitu rakyat.

"Sekarang mau lagi impor beras 500 ribu ton. Terus mau dikemanakan petani kita? Pemerintah mau bunuh petani?" kritiknya.

Dalam kondisi sulit begini, lanjut Iqbal, pemerintah seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya, menumpas akar kehidupan rakyat.

Apalagi pertanian itu akar kehidupan mayoritas masyarakat. Kalau beras terus-terusan mengandalkan impor, kedelai dan jagung juga impor, masyarakat petani kita yang mayoritas tidak dapat merasakan perlindungan dari negara. Sebab, produktivitas petani butuh perlindungan, salah satunya adalah perlindungan dari kepentingan segelintir orang bernama importir.

"Perlindungan itu penting. Dulu bisa, tentu kini juga bisa. Sebut contoh gula. Dulu sebelum merdeka, nusantara ini merupakan pengekspor gula terbesar. Kini Indonesia malah jadi salah satu pengimpor gula terbesar di dunia," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika