REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menolak jika ditunjuk kembali menjadi ketua umum (ketum) Partai Hanura. Ia tak mau merangkap jabatan karena dirinya kini sudah menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Ndak, saya dari dulu mengatakan, tugas rangkap menteri, apalagi Menko Polhukam, jangan terganggu dengan urusan-urusan politik praktis," terang Wiranto di Jakarta, Rabu (17/1).

Terkait dengan rangkap jabatan yang dilakukan Airlangga Hartarto, Wiranto mengungkapkan, cakupan jabatan menteri yang Airlangga jabat berbeda dengannya. Airlangga merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketum Partai Golkar.

"Ya saya kan ndak. Pak Airlangga kan menterinya beda dengan saya. Jangan kemudian membandingkan. Cakupannya beda," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatra Barat Marlis merasa setuju apabila Wiranto ditunjuk kembali menjadi ketum Partai Hanura. "Ya itu kami setuju. Boleh saja," tutur Marlis usai melaksanakan konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1).

Meski begitu, ia mengembalikan hal tersebut ke Wiranto. Apabila Wiranto ingin mencari lagi orang yang lebih baik, kata Marlis, maka silakan saja. Tapi, ia dan rekan-rekannya yang lain harus mengetahui akan di bawa ke mana arah partainya terlebih dahulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika