REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gejolak harga beras yang terjadi saat ini, memutuskan Pemerintah Pusat untuk melakukan impor beras. Namun, bagi Provinsi Jawa Barat beras impor tersebut tidak perlu apabila persediaan beras cukup hingga tiga bulan ke depan.

"Kata Bulog masih cukup (persediaan beras) tiga bulan ke depan. Berarti untuk konteks Jawa Barat tidak perlu impor. Bukan konteks Indonesia," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher usai meluncurkan program Bansos Rastra di Gedung Sate Bandung, Senin (22/1).

Aher menjelaskan, berdasarkan keterangan Bulog, persediaan beras mencukupi untuk tiga bulan ke depan cukup. Maka, untuk Jawa Barat tidak perlu dikirim beras impor. Tapi kalau dalam konteks nasional itu Pemerintah Pusat yang menghitung.

8 Pemenang Tender Beras Ajukan Penggunaan Kapal Pengangkut

"Kalau di Jawa Barat masih cukup jadi jangan mampir ke Jawa Barat beras impornya. Tapi kalau sudah tidak cukup lagi di lapangan jelas-jelas ada kekurangan ya mau tidak mau beras impor penyelesaian gejolak pangan," kata Aher.

Terkait gejolak harga, menurut Aher, Bulog perlu menambah persediaan ke pasar. Salah satunya, dengan melakukan operasi pasar. Saat ini, Bulog Jabar pun telah melakukan operasi pasar untuk mengatasi gejolak harga ini hingga mencapai 23 ton beras.

Menurut Kepala Divre III Perum Bulog Jawa Barat M Sugit Tedjo Mulyono, operasi pasar awalnya akan dilakukan hingga 31 Januari 2018. Tapi, di undur sampai Maret karena baru akan panen raya. Hingga saat ini, beras yang sudah dikeluarkan untuk operasi pasar mencapai 25 ribu ton.

"Bahkan, kami drop ke semua masyarakat kalau ada yang berkumpul. Seperti di Cirebon itu kita jual beras Rp 9.300 harga langsung landai," katanya.