REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyn Xun Phc. Dalam pertemuan ini Jokowi menyempatkan untuk membahas kerja sama kedua negara di dua sektor.
Pertama, Jokowi menekankan agar kedua negara bisa mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan.
Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas. "Dalam hal ini saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," ujar Jokowi melalui siaran pers Istana Negara, Jumat (26/1).
Selain ZEE, kedua petinggi negara ini juga membahas mengenai kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.
Jokowi menyampaikan, untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Dia menyatakan kekhawatirannya apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.
"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely build-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down)," ujarnya.
Untuk itu, Jokowi pun meminta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut. Pemerintah Vietnam pun diharap mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor.
Di sisi lain, Jokowi mendorong agar enam kesepakatan di bidang pendidikan, hukum, utilisasi gas di wilayah perbatasan landas kontinen, pembangunan pedesaan, penguatan kerja sama keamanan laut, dan suplai batu bara yang ditandatangani tahun lalu dapat terus diimplementasikan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini kedua negara telah membahas masalah delimitasi ZEE. "Kita telah mengadakan perundingan sebanyak 10 kali, ada progres tapi kita harus dorong progresnya," kata Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika