REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai sebaiknya penunjukan penjabat gubernur untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara diisi oleh pejabat madya diluar TNI/Polri. Ia meyakini banyak pejabat madya yang juga kompeten dan dapat mengatasi berbagai masalah jelang Pilkada di dua daerah tersebut, pasca berakhirnya masa jabatan kepala daerah di wilayah tersebut.

Karenanya ia menghendaki agar penjabat gubernur yang ditunjuk bukan dari unsur TNI dan Polri. "Masa di antara itu jutaan birokrat atau puluhan atau ribuan yang sekarang pada level itu enggak punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (26/1).

Sebab menurut Fahri, rencana penunjukan dua perwira tinggi dari Polri sebagai Penjabat gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat agak mengganggu di tengah konsolidasi dan restrukturisasi TNI. Selain itu, adanya calon kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri di dua daerah tersebut menyebabkan kecurigaan jika penjabat gubernur berasal dari Polri.

"Jadi orang curiga. Harusnya kan pemerintah memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk tidak terus curiga, tetapi malah dibiarin," ujar Fahri.

Menurutnya, alih-alih alasan pemerintah bahwa penjabat gubernur dari unsur Polri untuk menjaga keamanan dan kerawanan di daerah tersebut, namun justru menimbulkan rasa tidak aman. Sebab ada potensi konflik yang bisa muncul dari kecurigaan publik penjabat dari Polri bisa tidak netral.

Hal ini terbentur dengan pandangan Pemerintah bahwa seolah-olah perlu adanya antisipasi sehingga ditunjuk penjabat gubernur dari Polri. Lagipula ia menilai, siapapun penjabat gubernur yang ditunjuk harus bisa mengerti manajemen Pemerintahan dan juga tegas dalam menjalankan tugasnya.

"Siapapun yang sudah diletakan di pimpinan tertinggi, bukan karena dia TNI dan Polisi, dia tetap harus dihormati dan ditaati. Jadi enggak boleh dianggap hanya tentara dan polisi yang bisa ditaati," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika