REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto menilai adanya dua jenderal polisi yang mengisi posisi penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara mengancam netralitas institusi Polri. Karena itu ia meminta agar langkah tersebut segera dihentikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Penjabat dari dua jenderal polisi itu kalau masih aktif maka melanggar prinsip netralitas Polri, sebaiknya posisi itu dijabat oleh orang-orang sipil maka lebih terlindung dari adanya kecenderungan berkurangnya netralitas Polri," ujar dia kepada Republika.co.id, Jumat (26/1).

(Baca: Arteria Sebut Wacara Jenderal Jadi Plt Gubernur tak Melanggar)

Toto melanjutkan, meski jenderal polisi itu sudah purnawirawan sekalipun, memperlihatkan adanya kecenderungan Polri untuk lebih agresif dalam kancah politik. Kondisi ini tentu membuat netralitas Polri dan TNI terancam. "Langkah tersebut sebaiknya tidak dilakukan," kata dia.

Kecenderungan Polri dalam kancah politik tahun ini, harus disikapi dengan hati-hati agar netralitas Polri tidak tergadaikan oleh aktor-aktor TNI-Polri. Hal ini untuk menjaga agar dua institusi itu tetetap dalam kondisi netral.

"Kita melihat kecendrungan TNI-Polri untuk lebih berperan dalam politik, ini harus disikapi dengan hati-hati agar netralitas tersebut tidak tergadaikan dari aktor-aktor TNI-Polri," papar dia.

Menurut Toto, elite TNI dan Polri juga harus memberikan peringatan kepada seluruh anggotanya agar tidak ikut terseret dalam kontestasi politik walau 2018 ini adalah tahun politik. "Supaya sebisa mungkin terbebas dari kepentingan politik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika