Selasa 06 Feb 2018 10:40 WIB

FSGI Dorong Pemerintah Perbaiki Sistem Perlindungan Guru

Banyak guru yang tidak paham bagaimana mengatasi misbehaviour (perilaku menyimpang).

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Winda Destiana Putri
Guru mengajar (ilustrasi)
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Guru mengajar (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan dan perlindungan guru dalam menjalankan profesinya. Guru seharusnya mendapatkan pelatihan yang tidak melulu pembelajaran, tetapi juga keterampilan mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

"Banyak guru yang tidak paham bagaimana mengatasi misbehaviour (perilaku menyimpang) siswa di kelas. Kasus yg terjadi di Sampang itu, mungkin bisa juga terjadi karena cara guru mengatasi siswa dengan 'kurang tepat'," kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo kepada Republika, Selasa (6/2).

 

Menurut dia, pemahaman dan pelatihan tersebut setidaknya dapat menambah kemampuan guru ketika harus menghadapi siswa nakal saat proses belajar mengajar. Sehingga, guru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tanpa menyinggung dan membuat marah siswa yang bersangkutan.

 

Karena itu, dia menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh seluruh organisasi-organisasi profesi guru untuk sama-sama mendorong perbaikan sistem pendidikan dan perlindungan guru. Diharapkan, pemerintah pusat dan daerah mampu mendengar dan merealisasikan hal tersebut.

 

"Pemerintah pusat dan daerah harus didorong betul untuk membuat program berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam jabatan, terutama dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah," tegas Heru.

 

Praktik kekerasan di dunia pendidikan kembali terjadi. Kali ini, seorang guru kesenian di SMAN 1 Torjung, Kabupaten Sampang, Ahmad Budi Cahyono (26 tahun) tewas pasca dianiaya muridnya sendiri, HI beberapa waktu lalu. Insiden ini tentunya menjadi sorotan dari berbagai pihak. Sistem pendidikan dan kesejahteraan guru pun semakin didorong untuk segera dievaluasi oleh pemerintah.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement