REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan masih ada beberapa hambatan kecil dalam proses pembangunan LRT Jabodebek. Salah satunya persoalan lahan di Bekasi Timur yang masih menyisakan persoalan.
"Jadi tinggal tanah masyarakat saja yang masih dalam proses. Itu di Depo Bekasi Timur dan beberapa titik kecil-kecil," kata Budi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kamis (8/2).
Recananya di Bekasi Timur akan dijadikan sebagai lokasi depo LRT. Proyek LRT tersebut diperkirakan akan memakan lahan milik masyarakat seluas sepuluh hektare di Bekasi Timur dan ditargetkan bisa selesai pembebasannya pada Mei 2018.
Selain persoalan tersebut, Budi mengatakan pembebasan lahan yang lainnya sudah tidak bermasalah. "Semua sudah clear dan sudah diputuskan Meteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Luhut Binsar Pandjaitan) tidak ada hambatan lagi," ujar Budi.
Budi mengungkapkan sebelumnya bebetapa lahan maaih terkendala seperti si Aldiron Pancoran milik TNI AU, lahan milik Kwartir Nasional (Kwarnas) Cibubur, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PLN. Hanya saja semua kendala tersebut menurut Budi sudah tidak bermasalah hanya tanah di Kwarnas masih menyelesaikan soal administrasi.
Sengan begitu, pembebasan lahan untuk LRT Jabodebek sebagain besar sudah terselesaikan. "Kalau trase sudah 90 persen. Lalu di Bekasi ada sepuluh hektare, Mei 2018 selesai tidak apa-apa, nanti kan pakainya 2019," tutur Budi.
LRT Jabodebek rencananya akan diuji coba pada Mei 2019. Pembangunan LRT membutuhkan dana sekitar Rp 26,7 triliun dan sepanjang pengerjaan mencapai 32 persen sudah menghabiskan tujuh triliun rupiah.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Adhi Karya akn menanggung pembiayaan sembilan triliun rupiah. Sementara sisanya, pemerintah akan mendapatkan dana pinjaman dari kredit perbankan, seperti dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan BCA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika