REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko melakukan roadshow ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Roadshow ini untuk memberikan penjelasan sejauh mana program-program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama tiga tahun ini berjalan.
Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi kampus pertama yang didatangi Moeldoko, pada Selasa (13/2) kemarin. Dalam kesempatan itu Moeldoko memaparkan empat fokus besar yang menjadi kebijakan pemerintah. Yakni dalam bidang pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, distribusi bantuan sosial, dan upaya pemerintah untuk menekan ketimpangan sosial.
"Presiden Jokowi sendiri dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Bogor pada awal 2017 sudah menegaskan soal yang satu ini. Beliau mengatakan, kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antarwilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini menjadi concern besar pemerintah kita ke depan," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Rabu (14/2).
Moeldoko mengatakan, apapun yang tengah dikerjakan oleh Presiden Jokowi memang terbuka terhadap masukan, sehingga akan memberikan kontribusi positif atas apa yang sedang dikerjakan.
"Selama ini, barangkali masih ada sebagian masyarakat yang hanya menerima informasi yang sepotong-sepotong, tidak lengkap, lalu mengambil kesimpulan sendiri tanpa tahu bahwa apa tujuan besar dari apa yang dikerjakan Presiden Jokowi dan jajarannya," ujar Moeldoko.
Selain itu, ia juga menyampaikan bagaimana upaya pemerintah untuk menghadirkan kestabilan politik sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi para investor yang tertarik untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.
Selain ke Unpad, rencananya mantan Panglima TNI ini juga akan melakukan dialog dan mendengar kritik dari masyarakat kampus di Makassar, Padang, dan Mataram.
Dalam kegiatan seminar, Moeldoko akan menyampaikan beberapa topik. salah satunya, progres pelaksanaan Asian Games 2018, distribusi dan pengelolaan dana desa, pengelolaan bantuan sosial, serta program antikorupsi dan reformasi birokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika