REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekelompok ahli PBB pada Rabu (14/2) mendesak Pemerintah AS agar menghormati hak pembela hak asasi manusia (HAM). Permintaan itu disampaikan di tengah keprihatinan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap perempuan Meksiko yang berkampanye bagi perlindungan hak migran.

Maru Mora Villalpando, yang telah berada di AS sejak 1996, menghadapi proses deportasi setelah ia melancarkan kampanye guna menentang dugaan pelanggaran HAM di satu pusat penahanan imigran di AS. Pusat penahanan migran itu dioperasikan oleh satu perusahaan swasta atas nama Pemerintah AS.

"Pemberitahuan atas Villalpando untuk hadir di sidang deportasi yang diterima tanpa peringatan, tampaknya berkaitan dengan kegiatan kampanye HAM-nya atas naman migran yang ditahan," kata para ahli.

"Kami mendesak Pemerintah AS agar melindungi dan menjamin hak Villalpando sebagai pembela dan haknya bagi kehidupan keluarga," tambah mereka, sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis.

Para ahli itu mendesak Pemerintah AS agar melakukan semua tindakan yang diperlukan guna menjamin tak ada tindakan termasuk penahanan dan deportasi sebagai bentuk balas dendam.  Para ahli itu juga mengatakan mereka prihatin karena kasus Villalpando tampaknya merupakan bagian dari satu pola.

Ikuti Whatsapp Channel Republika