REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus pengadangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh Paspampres untuk turun memberikan Piala Presiden di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (17/2) patut disayangkan. Hal ini menunjukkan ketidakhati-hatian tim protokoler.
"Ini harus menjadi pelajaran penting. Harus lebih berhati-hati dalam segala tindak tanduknya. Apalagi hal yang berkaitan dengan persepsi publik dan memantik sentimen negatif sehingga bisa menggerus elektabilitas presiden," kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Senin (19/2).
Pangi menjelaskan video yang memperlihatkan pengadangan Anies akan menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. Secara akal sehat, lanjutnya, wajar seorang Anies Gubernur DKI turun ke lapangan mendampingi presiden dan Persija.
"Ibaratnya Anies adalah tuan rumah tempat dimana pertandingan itu berlangsung, dia seorang gubernur dan tim yang menang saat itu pun adalah Persija, tim bola binaan DKI Jakarta," jelasnya.
Menurutnya apa pun alasan nama Anies tidak ada didaftar ataupun namanya dicoret, tetap akan sulit diterima masyarakat. Terlebih lagi mungkin bagi warga DKI Jakarta.
Di mana-mana gubernur mendampingi presiden, contohnya ketika presiden melakukan kunjungan ke daerah, pasti gubernur dampingi presiden. Gubernur wajib dampingi presiden di acara di wilayahnya sesuai UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
Dalam Pasal 13 tertulis bahwa pejabat dalam hal ini kepala daerah yang menjadi tuan rumah ternyata diharuskan untuk mendampingi Presiden dan atau Wakil Presiden dalam sebuah acara resmi. "Akan timbul banyak persepsi negatif dibenak publik. Tentu ini sangat tidak menguntungkan bagi Jokowi terlebih untuk tahun 2019," jelasnya.
"Dan ini tetap tanda tanya besar, kenapa nama Anies tidak ada didaftar paspampres?" tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika