REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sebanyak 10 persen orang dengan gangguan jiwa di DKI Jakarta memerlukan rawat inap. Pemprov DKI kini berupaya mengantisipasi fenomena tersebut.
"Kita ingin menggagas suatu kerja sama dengan pemerintah pusat dan juga dengan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit yang lagi dibangun sekarang untuk memastikan fenomena ODGJ ini bisa terantisipasi dengan baik ke depan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). ODGJ berarti Orang Dengan Gangguan Jiwa.
Sandiaga melaporkan baru-baru ini program Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH) Dinas Kesehatan Provinsi DKI berhasil menjangkau 4.000 warga yang mengalami gangguan jiwa. Hasil perluasan data menunjukkan total orang dengan gangguan jiwa di wilayah ini mencapai 11.000 orang.
Menurut Sandiaga, ada urgensi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah gangguan jiwa di Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI menggagas berdirinya Jakarta Institute for Mental Health (JIMH).
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengoreksi data tersebut. Menurut dia, prevalensi gangguan jiwa di DKI mencapai 1,1 per mil dari total keseluruhan warga atau sekitar 14.000 jiwa. Jumlah ini mencakup orang dengan gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa ringan.
Dari jumlah tersebut, 4.600 orang telah teridentifikasi melalui program KPLDH pada 2017. Ini belum termasuk warga binaan di panti-panti sosial.
Koesmedi membenarkan bahwa 10 persen dari total orang dengan gangguan jiwa di DKI membutuhkan rawat inap. Artinya, ada sekitar 1.400 orang yang kini belum terlayani fasilitas tersebut.
Koesmedi belum dapat menyebutkan berapa jumlah yang kini sudah terlayani. Menurut dia, data itu dapat diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Soeharto Heerjan dan RSKD Duren Sawit. Ia juga belum dapat memperhitungkan daya tampung rawat inap yang kini tersedia untuk pasien gangguan jiwa.
"Aku belum hapal juga aku. Musti lihat dua rumah sakit itu. Tapi di Cipto (RS Tjipto Mangunkusumo) juga ada sedikit," kata dia.
Ia menambahkan, program KPLDH akan terus melakukan penjangkauan terhadap 9.400 orang yang belum semuanya terjangkau. Ia mengaku proses ini cukup sulit dilakukan. Pasalnya, mereka sering kali dianggap aib dan disembunyikan oleh pihak keluarga.
"Kalau ada di dalam keluarganya pasti disembunyikan. Jarang dibawa keluar atau berobat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika