REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan akan mempertahankan program pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jakarta melalui kerja sama dengan pihak swasta. Kini pihaknya sedang menyiapkan beberapa skema untuk melanjutkan program tersebut.
Menurut Sandiaga, ada beberapa orang dari pihak swasta menyatakan ingin menjadikan lahan mereka sebagai lokasi RPTRA. Namun, mereka meminta beberapa hal. Pertama, mereka meminta pengurangan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB). Kedua, 20 persen dari lahan yang ada akan digunakan sebagai tempat beriklan.
"Tidak apa-apa, saya bilang. Kalau itu beriklan, beriklan. Kalau CSR, CSR. Jadi kita bagi dua," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
Ketiga, mereka memberikan masukan agar penguasaan lahan tetap ada pada pemilik lahan, termasuk perawatan, keamanan dan sebagainya. "Fine (baiklah)," ujar Sandi.
Namun, lanjut Politikus Partai Gerindra ini, mereka meminta agar Pemprov DKI membangun jalan-jalan di sekitar lokasi RPTRA, baik jalan utama maupun trotoarnya. Perawatan jalan tersebut juga menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sandiaga mengatakan, banyak sekali lahan-lahan milik swasta yang masih terbuka untuk dimanfaatkan oleh warga. Namun, para pemilik lahan belum memiliki rencana. Oleh karena itu, Sandiaga mendorong agar lahan-lahan itu digunakan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov DKI terancam tak dapat melanjutkan program pembangunan RPTRA karena kekurangan lahan. Padahal, ruang ini diperlukan oleh masyarakat sekitar.