REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Aksi Hari Perempuan Internasional Jumisih mengatakan penggunaan cadar di lingkungan kampus sebaiknya tidak dilarang. Aksi digelar hari ini di depan Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Pakai cadar atau tidak, jilbab atau tidak itu adalah kebebasan berekspresi setiap orang," kata Jumisih yang menggunakan jilbab itu di sela unjuk rasa, Kamis.

Menurut dia, menggunakan cadar merupakan hak individu yang tidak boleh dilarang karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dia mengatakan, menggunakan busana merupakan bagian dari hak individu, termasuk mengenakan cadar.

"Jangan disuruh-suruh atau dilarang-larang karena setiap orang punya hak untuk itu," kata penggerak Pokja Buruh Perempuan itu.

In Picture: Aksi Peringatan Hari Perempuan Internasional.

Dengan begitu, dia menolak kebijakan rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melarang penggunaan cadar. "Itu mengekang kebebasan. Apa pun latar belakang suku, agama, ras dan golongan itu tidak boleh disuruh atau dilarang mengenakan cadar karena itu keputusan setiap individu," katanya.

Hari Perempuan Internasional juga diperingati oleh koalisi perempuan disabilitas yang diorganisir oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia. Mereka menggelar festival "Perempuan Disabilitas Mengubah Dunia" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis.

Acara tersebut digelar untuk menyuarakan tentang perempuan disabilitas yang masih berada dalam posisi marjinal dan belum dilibatkan secara aktiif dan setara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara umum. "Festival ini bertujuan untuk mengkampanyekan perjuangan perempuan penyandang disabillitas untuk melawan stigma, diskriminasi dan kekerasan agar perempuan disabilitas dapat hidup dan terlibat sepenuhnya di dalam masyarakat," kata kata Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maulani Rotinsulu.

Maulani mengatakan, perempuan disabilitas mempunyai berbagai potensi, kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang disabilitas maupun sebagai seorang perempuan. Dia mengatakan, masih banyak kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan disabilitas seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan, kerentanan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, ditelantarkan keluarga, dianggap tidak layak berkeluarga, tidak cakap hukum dan lainnya.

Oleh karena itu mengkampanyekan bahwa perempuan disabilitas adalah bagian dari masyarakat umum harus terus-menerus dilakukan untuk menghilangkan stigma dan anggapan bahwa perempuan disabilitas adalah 'orang lain' yang tidak dipahami dan tidak berdaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika