REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pada Kamis (8/3), Cina meminta sejumlah negara-negara sekutu diplomatik Taiwan untuk mengakui bahwa negara tersebut merupakan bagian dari Kebijakan Satu Cina. Beijing menilai hal ini sebagai sebuah tren yang tidak terelakan.
Taiwan, yang diklaim Cina sebagai bagian wilayahnya, memiliki hubungan formal hanya dengan 20 negara yang banyak di antaranya negara-negara miskin di Amerika Tengah dan Pasifik. Cina mengatakan Taiwan hanyalah sebuah provinsi yang tidak berhak untuk menjalin hubungan negara-ke-negara.
Cina dan Taiwan telah berusaha saling menarik sekutu satu sama lain selama bertahun-tahun, dengan berupa memberikan paket bantuan di depan negara-negara berkembang, meskipun Taipei berjuang untuk bersaing dengan Cina yang semakin kuat.
Panama memutuskan hubungan jangka panjangnya dengan Taiwan tahun lalu yang menjadi sebuah kemenangan diplomatik besar bagi Cina. Vatikan kemungkinan berada di urutan berikutnya dalam daftar, karena Takhta Suci dan Cina mendekati kesepakatan mengenai pengangkatan para uskup.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa hanya ada satu Cina dan Taiwan yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan darinya, sesuatu yang menurutnya sudah merupakan konsensus lama masyarakat internasional. "Menegakkan prinsip 'Satu Cina' dan tidak memiliki kontak resmi dengan Taiwan telah menjadi salah satu norma internasional bagi negara-negara untuk diikuti," katanya di sela-sela pertemuan parlemen tahunan di Beijing.
"Membangun hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina, satu-satunya wakil sah seluruh rakyat Cina, dan memiliki kerjasama normal jelas merupakan pilihan tepat yang sesuai dengan zaman," kata Wang.
"Ini adalah kecenderungan umum dan tak tertahankan, serta merupakan kepentingan jangka panjang negara-negara tersebut," ujar Wang menambahkan.
Berbicara di Taipei, Chiu Chui-cheng, wakil menteri Urusan Cina Daratan, mengatakan bahwa Republik Cina atau nama resmi Taiwan, adalah sebuah negara berdaulat dengan hak untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain. "Cina Daratan harus sepenuhnya menghormati hak kita untuk menjaga hubungan diplomatik dengan sekutu kita," katanya kepada wartawan.
"Selama dua tahun terakhir, Cina daratan terus-menerus memanipulasi kebijakan Satu Cina di masyarakat internasional dan menekan ruang internasional Taiwan dengan pemikiran damainya. Hal itu telah menyakiti perasaan orang-orang Taiwan."
Permusuhan Cina terhadap Taiwan telah meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan pada tahun 2016. Cina mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan formal, meskipun Tsai telah mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk menjamin perdamaian.