REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Myanmar baru dapat memeriksa 374 pengungsi Muslim Rohingya untuk kemungkinan pemulangan dari Bangladesh.
Hampir 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah serangan militan pada 25 Agustus yang memicu tindakan keras oleh pasukan keamanan di negara bagian barat Rakhine. Tindakan itu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat merupakan pembersihan etnis.
Pemerintahan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi telah berusaha untuk melawan tuduhan tersebut dengan terus memajukan pembangunan di Rakhine. Dia juga menyiapkan pusat-pusat penerimaan serta sebuah kamp untuk orang-orang yang kembali.
Kedua negara mencapai kesepakatan pada November untuk memulai pemulangan dalam waktu dua bulan. Namun pemulangan belum dimulai, pengungsi masih melintasi perbatasan.
Myint Thu, sekretaris tetap di Kementerian Luar Negeri Myanmar, mengatakan bahwa para pejabat telah memeriksa dokumen yang diserahkan oleh Bangladesh pada Februari yang berkaitan dengan 8.032 pengungsi. "Dari 8.032, kami memeriksa 374. Sebanyak 374 orang ini akan menjadi kloter pertama pemulangan," demikian Myint Thu pada sebuah konferensi pers di ibu kota Naypyitaw.
"Mereka bisa kembali ketika tempat tersebut nyaman bagi mereka," ujarnya.
Belum jelas apakah 374 orang telah setuju untuk kembali ke Myanmar. Negara itu tidak dapat memastikan apakah pengungsi yang masih tersisa sebelumnya tinggal di Myanmar karena beberapa dokumen tidak memasukkan sidik jari dan foto individual.
Dokumen-dokumen tersebut "tidak sejalan dengan kesepakatan kita", demikian Brigadir Jenderal Polisi Win Tun pada konferensi pers yang sama. Menurutnya, Myanmar telah menemukan tiga "teroris" di antara orang-orang yang diusulkan Bangladesh untuk pemulangan.
Pejabat Bangladesh telah menyatakan keraguannya tentang kesediaan Myanmar untuk mengambil kembali pengungsi Rohingya. Abul Kalam, Komisaris Bantuan dan Rehabilitasi Pengungsi Bangladesh, mengatakan dia belum menerima tanggapan Myanmar. Tapi, dia mempertanyakan bagaimana lebih dari 300 orang dapat diperiksa jika dokumennya dalam format yang salah.
Pada konferensi pers di Naypyitaw, pejabat Myanmar berusaha untuk melawan tuduhan yang dipersidangkan di Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi minggu ini.
Kepala misi pencarian fakta PBB yang visanya ditolak oleh Myanmar dan utusan khusus untuk hak asasi manusia di Myanmar yang telah dihalangi untuk mengunjungi negara tersebut, keduanya berbicara di Jenewa pada Senin. Yanghee Lee, utusan tersebut, mengatakan kekejaman terhadap warga Rohingya di Myanmar "memiliki tanda genosida." "Kami tidak bersalah," kata Aung Tun Thet, koordinator sebuah kemitraan publik-swasta yang dibentuk oleh Suu Kyi untuk merehabilitasi Rakhine.
"Tidak ada hal seperti itu di negara kita, di masyarakat kita, sebagai pembersihan etnis, dan tidak ada genosida," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika