REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menilai penugasan dari pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola blok terminasi belum tentu bisa mendatangkan keuntungan. Menurutnya, dengan kondisi cadangan dan usia blok terminasi yang diserahkan, justru malah berpotensi membuat Pertamina merogoh kocek besar.

Kardaya menilai salah satu alasan kontraktor lama tidak lagi melanjutkan kontrak di blok-blok terminasi karena cadangan yang sudah menipis. "Mundurnya CNOOC karena mereka tidak tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Pertamina. Selain itu, ada dua penyebab lain seperti kapasitas minyak yang sudah habis dan iklim investasi yang tidak menarik, ujar Kardaya, Sabtu (7/4).

Kardaya mengatakan, dengan tidak tertariknya investor asing dalam kembali mengelola blok migas menandakan iklim investasi migas di Indonesia semakin tidak kondusif. Apalagi, dengan ditetapkannya Pertamina secara otomatis sebagai operator blok migas terminasi.

Pasalnya, KKKS memerlukan kepastian hukum sebelum memutuskan menanamkan investasi berjumlah besar yang baru akan balik modal dalam jangka panjang. Ia juga menjelaskan, dengan penunjukkan Pertamina sebagai operator blok terminasi juga berpotensi merugikan BUMN tersebut.

"Kalau ternyata gagal mengelola blok tersebut, tentu akan mengganggu kinerja perseroan. Tapi kan sebagai BUMN, Pertamina mau tidak mau harus menerima perintah dari pemerintah," ujar Kardaya.

Selain itu, Kardaya menilai apabila pemerintah ingin membuat Pertamina lebih sehat, maka mestinya pemerintah memberikan ladang yang produktif bagi Pertamina. Dia menjelaskan, tujuan awal menjadikan Pertamina operator blok terminasi  agar ada produksi yang konstan. 

"Produksi seperti ini tentu harus dibarengi dengan injeksi kapital. Kalau blok itu tidak ekonomis lalu dibebankan semuanya ke Pertamina, maka kapital dia bisa habis," katanya.  Kardaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika