REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengaku sedang membahas rencana pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Pemprov akan menemui beberapa pihak termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana tersebut.
"Itu (mekanisme pelepasan) masih dibahas. Ini kan perusahaan tbk (terbuka) ya, nanti masih kita bahas lah. Oh ya nanti pasti akan ke sana (OJK), secara resmi belum," kata dia di gedung DPRD DKI, Senin (9/4).
Michael mengatakan, saham pemprov di PT Delta sudah ada sejak tahun 1970-an. Saat itu, Ibu Kota di bawah kepemimpinan Ali Sadikin.
Kini, saham yang dimiliki sebesar 26,25 persen. Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemprov DKI dan 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.
Laba bersih PT Delta Djakarta pada 2013 sebesar Rp 270,4 miliar, lalu 2014 naik menjadi Rp 288,4 miliar. Pada 2015 sempat turun menjadi Rp 192 miliar. Namun, pada 2016, perusahaan mencatatkan keuntungan atau laba bersih perusahaan sebesar Rp 254 miliar.
Sementara pada 2017 tercatat sebesar Rp 144 miliar. Dengan saham yang dimiliki, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih Rp 37 miliar.
Menurut Michael, jika saham di PT Delta dilepas, maka pemprov harus mencari pemasukan dari sektor lain. Ia mengatakan, pemprov sedang berkoordinasi dengan semua pihak terkait rencana pelepasan saham ini. Semuanya, kata dia, masih dihitung untung ruginya.
"Pak Wagub (Sandiaga Uno) kan bilang masih dikaji sampai waktunya nanti diumumkan. Kan investasi itu tergantung kebutuhan. Kalau ada yang dilepas berarti harus ada pengganti," katanya.
Sandiaga Uno mengatakan, pelepasan saham di PT Delta harus dilengkapi dengan kajian. Pemprov juga harus berdiskusi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran perusahaan ini sudah tercatat di lantai bursa. Sebab, kata dia, ada peraturan pasar modal yang harus dipatuhi dalam pelepasan saham.
Sementara, terkait hilangnya potensi pendapatan Pemprov DKI Jakarta atas keputusan menjual seluruh saham, Sandi hanya tersenyum. Sebab diakuinya, penjualan saham perusahaan minuman keras itu tidak sejalan dengan rencana dan target peningkatan pendapatan yang diharapkannya.
"Kami tidak ingin berspekulasi, kita kordinasikan dulu, nanti setelah RUPS akhir April (2018), kita akan finalisasikan keputusan kapan mengeksekusi investasi untuk PT Delta Djakarta," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan melepas saham pemprov di PT Delta Djakarta. Ia menyebut saat ini sedang disiapkan untuk proses pelepasan. "Pasti dilepas. Pasti," kata Anies.
Dalam masa kampanye di Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi memang menjanjikan akan melepas saham di perusahaan produsen minuman beralkohol tersebut. Dalam janjinya, Anies menyebut akan menjual saham pemprov di perusahaan bir itu jika terpilih dan uang hasil penjualan akan digunakan membangun fasilitas publik dan untuk kebutuhan dasar warga.
Sementara Sandi menilai, saham Pemprov DKI di PT Delta tak ada kaitan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta. Saat itu, Sandi menganggap kepemilikan saham di PT Delta tidak esensial karena perusahaan tersebut tidak memiliki kepentingan terhadap hayat hidup orang banyak.
PT Delta Djakarta merupakan perusahaan yang memproduksi beberapa merek bir. Beberapa produk yang diproduksi di antaranya Anker Bir, Anker Stout, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsener, San Mig Light, San Miguel Cerveza Negra, dan Kuda Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika