REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengapresiasi pertemuan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terlebih pertemuan tersebut dilakukan jelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Pertemuan patut diapresiasi karena di dalam musim Pilpres ini memang kewajiban Pemerintah yang membidangi politik, itu perlu mendengar pandangan-pandangan dari tokoh politik seperti Pak SBY," ujar Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4).
Namun ia enggan berspekulasi bahwa pertemuan itu sebagai sinyal kuat Partai Demokrat ke poros Joko Widodo. Oso justru menilai tidak ada yang salah dengan pertemuan antara Menkopolhukam dengan SBY mengingat sudah sewajarnya Pemerintah menggandeng semua pihak terkait agenda politik ke depan.
"Pemerintah itu harus konsisten untuk mengajak semua pihak parpol membicarakan tentang bagaimana agar pilpres itu bisa berjalan dengan lancar dan baik itu saya pikir pokok utama pembicaraan yang pasti dilakukan kedua belah pihak," kata Oso.
Saat ditanyai apakah Wiranto yang ditugaskan untuk melakukan safari politik jelang Pilpres, Oso tidak menampiknya. "Itu urusan presiden dengan dia. Tapi itu tugas Pak Wiranto sebagai Menko polhukam ya tugasnya mendekati semua partai-partai.Tugasnya untuk mengajak orang gimana keadaan pilpres itu berjalan dalam keadaan tertib dan baik. Itu sah-sah saja," ujar Ketua DPD tersebut.
"Itu kewajiban Pak wiranto untuk melakukan manuver-manuver untuk mendapatkan masukan yang menguragi kemungkinan kegagalan kegagalan daalam pilpres," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan, pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendengarkan pendapat Presiden ke-6 Republik Indonesia itu terkait masalah dan kondisi politik nasional jelang pemilihan umum (pemilu). Wiranto juga mendengar pendapat SBY tentang keamanan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika