REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon Wali Kota Bandung Nurul Arifin mengaku bersama timnya mempertimbangkan dengan matang program yang akan ditawarkan kepada masyarakat Kota Bandung. Nurul tidak ingin memberikan janji program yang berlebihan.
Ia mengatakan, janji program dalam kampanye nantinya harus diwujudkan. Karena itu, program yang ditawarkannya pun harus realistis dan sesuai dengan kebutuhan warga.
"Saya tidak berani berspekulasi macam-macam. Saya enggak ingin janjikan program yang bombastis dulu. Program konkret dulu yang bisa kita laksanakan, enggak yang muluk-muluk," kata Nurul di sela-sela kegiatan kampanyenya di Jatihandap, Kota Bandung, Jumat (20/4).
Ia mengaku tidak merasa tersaingi dengan pasangan calon lain yang memiliki program-program besar. Menurut dia, misi yang disiapkannya bersama pasangannya, Chairul Yaqin Hidayat (Ruli), adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.
Mengenai program pasangan calon Yossi Irianto dan Aries Supriatna meluncurkan kebijakan hunian dengan DP satu persen, Nurul mengatakan, pihaknya memang belum memiliki program terkait hunian warga. Namun, menurut dia, kampung-kampung dan permukiman padat penduduk yang dinilai sebagai masalah kota bisa ditata dengan baik.
Bahkan, hal itu bisa dijadikan potensi pariwisata sehingga dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi warga itu sendiri. Sebab, wajah kampung juga wajah kota itu sendiri. Kampung adalah identitas budaya kota.
"Di Thailand dan Brasil perkotaan jadi wisata menarik. Kampung bisa ditata keberadaannya dan dilestarikan itu bisa jadi area wisata," tuturnya.
Ia menambahkan, hunian memang menjadi persoalan di kota-kota besar. Pertambahan penduduk tidak didukung dengan lahan yang ada. Menurut dia, ada beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut.
Pembangunan apartemen rakyat dikatakannya bisa menjadi solusi. Namun, ia justru ingin gagasan ini merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat Kota Bandung nantinya.
"Bukan hal yang kemudian haram ketika berbicara rusunami. Kalau hunian vertikal ini memang kebutuhan kota, kenapa tidak. Tapi dalam pembangunannya bahwa ini adalah keputusan bersama dengan warga," ujarnya.
Ia memgaku terpikir juga untuk mengajak pemerintah daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung untuk bekerja sama membangun hunian. Sebab, banyak pula warga kota/kabupaten sekitar Kota Bandung yang bekerja di Kota Bandung, tetapi tinggal di daerah sekitar ibu kota Jawa Barat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika