REPUBLIKA.CO.ID,MANAGUA -- Sedikitnya 15 orang tewas dan 200 orang lebih cedera pada Rabu (30/5), dalam kerusuhan paling parah sejak protes terhadap Presiden Nikaragua Daniel Ortega dimulai lebih dari satu bulan lalu. Pertumpahan darah tersebut dikutuk oleh Konferensi Uskup Katholik di negara Amerika Tengah itu.
Konferensi Uskup Katholik Nikaragua menyebut peristiwa tersebut sebagai agresi yang sistematis dan teratur. Aksi protes yang berakhir dengan kerusuhan ini menghentikan pembicaraan yang sebelumnya dijadwalkan pada Kamis (31/5) dengan pemerintah.
Beberapa saksi mata mengatakan kelompok bersenjata pro-pemerintah melepaskan tembakan terhadap peserta pawai selama demonstrasi pada Rabu, Hari Ibu Nikaragua. Pawai tersebut diadakan untuk mengenang anak-anak yang termasuk di antara 80 orang yang tewas sejak protes dimulai.
"Jumlah orang yang tewas akibat aksi kelompok penjahat yang beroperasi sambil memakai topeng ialah 15," kata Wakil Direktur Polisi Nasional Francisco Diaz, sebagaimana dikutip Reuters.
Ia mengatakan tujuh di antara korban tewas meninggal di Ibu Kota Nikaragua, Managua. Ia menyatakan 218 orang lagi cedera.
Militer menyatakan sedang merawat sebagian orang yang cedera, termasuk beberapa perwira polisi. Organisasi hak asasi manusia setempat, CENIDH, di dalam satu pernyataan, mengatakan peristiwa Rabu telah menewaskan 16 orang, dan 100 orang telah tewas sejak protes dimulai.
Pemerintah membantah tuduhan kelompok hak asasi bahwa para penyerang adalah pendukung pemerintah dan mengatakan pemerintah tidak bertanggung-jawab atas kerusuhan sejak protes pimpinan mahasiswa dimulai pada April, yang dipicu oleh perubahan yang diusulkan bagi sistem keamanan sosial.
Parlemen Eropa pada Kamis (31/5) mengutuk apa yang disebutnya penindasan brutal di Nikaragua dan menyerukan pemilihan umum. Parlemen Eropa mengumandangkan seruan agar Daniel Ortega menyelenggarakan pemilihan presiden 2021 lebih dini.
Dalam satu tanda bahwa Ortega menanggapi tekanan internasional, pemerintah dan Organisasi Negara Amerika mengeluarkan pernyataan yang mengatakan kepala komisi pemilihan umum Roberto Rivas telah mundur. Pada Desember, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi atas Rivas, dengan tuduhan ia mengumpulkan kekayaan di luar penghasilannya termasuk kapal pesiar dan jet pribadi, dan menuduh dia melakukan kecurangan pemilihan umum.
Ortega terpilih untuk masa jabatan ketiga berturut-turut pada 2016 dengan lebih dari 70 persen suara, hasil yang dipertanyakan oleh pengamat yang mengatakan pemerintah telah menindas oposisi.
Di dalam surat kepada Ortega yang disiarkan pada Rabu, perhimpunan pengusaha COSEP mendesak Presiden yang berusia 72 tahun itu agar menetapkan pemungutan suara 2021 ke tanggal yang disepakati oleh wakil pemerintah dan masyarakat sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika