REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pilpres 2019 kian banyak. Di antara nama-nama tersebut yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menjadi salah bakal calon kuat dari kubu oposisi yang digawangi Partai Gerindra, PKS dan PAN.
Anggota Tim Pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) dari Partai Gerindra M Taufik mengatakan partainya masih mempertimbangkan pasangan yang tepat untuk bersanding dengan Ketua Umum Prabowo Subianto. Anies, merupakan salah satu nama yang hingga kini masih didiskusikan.
"Masih didiskusikan dengan partai koalisi," kata Taufik di Rumah Dinas Wakil Gubernur DKI Jakarta,Jalan Denpasar Raya, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (12/6).
Taufik tak masalah jika koalisi memutuskan Anies yang akan mendampingi Prabowo sebagai bakal calon presiden. Ia tak mempermasalahkan jika Gubernur DKI itu harus melepaskan jabatannya. Hal itu juga pernah dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi Presiden.
"Enggak papa. Kemarin Pak Jokowi aja kemarin enggak papa, masa kalo Pak Anies kalian ribut? Pak Sandi juga boleh, kan bisa," tutur dia.
Nama Anies muncul dalam beberapa survei elektabilitas Pilpres 2019. Ia digadang-gadang akan berpasangan dengan bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Lembaga Survei Alvara memaparkan 60 persen responden ingin Anies dipasangkan dengan Prabowo. Survei itu melibatkan 2.203 responden di seluruh Indonesia dan dilakukan pada 17 Januari hingga 7 Februari.
Wakil Sekretaris Jenderal Saleh Partaonan Daulay meyakini tidak akan mudah memajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden alternatif pada Pemilu Presiden 2019. Penghalang utama Anies, yakni janji menuntaskan jabatan di Jakarta hingga lima tahun.
Menurut Saleh, ada beberapa penghalang Anies dapat maju sebagai capres maupun cawapres di Pilpres mendatang. Pertama, Saleh mengatakan, janji yang harus dituntaskan Anies untuk Jakarta selama lima tahun ke depan.
Anies berjanji tidak akan maju jadi capres/cawapres dan akan menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI. "Anies dituntut untuk membuktikannya di DKI,” kata Saleh saat dihubungi wartawan, Ahad (10/6).
Jika Anies memaksa maju menjadi capres pada Pilpres 2019 maka apa perbedaan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu dengan Presiden Joko Widodo. “Apa bedanya dengan Jokowi yang menjabat gubernur dalam waktu singkat?” kata dia.
Karena itu, Anies harus bersabar hingga masa jabatannya di DKI selesai pada 2022. “Kalau sudah terbukti mampu membenahi Jakarta, barulah semua kalangan yakin akan mampu membenahi Indonesia," ujar dia.
Alasan kedua, Saleh melanjutkan, Anies juga tidak memiliki kendaraan politik untuk maju sebagai capres maupun cawapres. Jika ia maju, tentu ia akan berhadap-hadapan dengan Partai Gerindra yang menjadi pengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika