REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) menilai masih banyak masyarakat yang belum mengikuti program jaminan sosial. Lembaga tersebut mencatat, dari 120 ribuan pekerja produktif hanya sekitar 40 ribu yang mendaftar kepesertaan BPJS TK.

Direktur Pelayanan BPJS TK Krishna Syarif mengatakan, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepesertaan jamsos ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan. Petugas BPJS TK di tingkat wilayah sudah turun ke lapangan untuk menyampaikan berbagai informasi jamsos ketenagakerjaan.

Informasi itu juga sudah disebarluaskan melalui berbagai platform, baik media sosial maupun media massa berbasis jurnalistik. Ada yang berbentuk poster, tulisan singkat, dan juga video. “Itu semua masih harus ditingkatkan. Memang pekerjaan rumah kami yang terbesar adalah sosialisasi,” ujar Krishna.

Proses ini harus ditempuh dengan kolaborasi. Tak hanya BPJS TK, berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, dan serikat buruh, harus ikut berperan dalam sosialisasi jamsos ketenagakerjaan.

Target yang dicapai, kata Krishna, adalah percepatan pendaftaran untuk menjadi peserta jamsos ketenagakerjaan. “Kita ingin universal coverage melalui jamsos meluas dan masif,” imbuhnya.

Jamsos, menurut dia, adalah salah satu indikator peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Program ini berfungsi menjaga taraf kehidupan sehingga tidak menjadi miskin.

Saat ini, IPM Indonesia di tingkat ASEAN berada di peringkat kelima. Sedangkan di tingkat dunia berada di peringkat ke-110. Krishna menyatakan, peningkatan kepesertaan BPJS TK akan mempengaruhi peringkat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika