REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte  menuturkan, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 memperlihatkan kecenderungan usaha 'tiga sekawan' untuk membangun koalisi yang solid di tingkat daerah. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tiga partai ini memiliki lebih banyak koalisi dibandingkan upaya PDIP berkoalisi dengan partai pemerintah lainnya. Ada usaha untuk menguatkan kekuatan pusat ke tingkat daerah. "Untuk melihat hasilnya efektif atau tidak, dapat dilihat di hitung cepat," tutur Philips dalam diskusi media bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak 2018 di kawasan Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pada Pilkada kemarin, Philips juga melihat ada sebuah fenomena menarik pada partai menengah dan kecil. Seperti halnya 'tiga sekawan', mereka lebih banyak membangun koalisi, baik dengan partai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) maupun oposisi. Ia memberikan contoh Nasdem yang sejumlah pasangan calon yang diusung dan didukungnya menang di Pilkada.

Keluwesan partai menengah dan kecil dalam memperluas konstituten patut diawasi oleh partai besar, terutama PDIP. Sebab, gerakan mereka diprediksi akan semakin lincah mendekati Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Mereka cenderung fleksibel. Ini harus didorong supaya tidak terjadi aprimordial," ujar Philips.

Tapi, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Syamsuddin Haris mengingatkan, kemenangan calon kepala daerah di Pilkada bukan kemenangan partai politik, melainkan murni figur. Partai politik tak berhak mengklaim kemenangan pilkada karena sifatnya hanya memberikan dukungan.

Apabila ada banyak pihak yang mengklaim kemenangan khususnya partai politik adalah kesalahan. Sebab, tidak ada satu pun calon kepala daerah yang diusung satu partai politik. "Partai politik itu kan membangun koalisi agar bisa memenuhi syarat jumlah kursi untuk mengusung calon kepala daerah tersebut. Jadi, kemenangan calon kepala daerah bukanlah kemenangan partai politik," ucap Haris.

Haris menjelaskan, hasil Pilkada kemarin juga tidak serta merta dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghitung peta Pilpres 2019. Sebab, pola koalisi yang dibangun partai politik tidak sama. Di tingkat daerah, koalisi partai cenderung lebih cair dan fleksibel, sehingga partai pendukung pemerintah dapat berkoalisi dengan opsosisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika