REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap melakukan antisipasi terjadinya bencana kekeringan. Pasalnya, sembilan dari 10 kabupaten/kota di NTB telah menunjukkan dampak kekeringan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB Agung Pramuja mengatakan, hanya Kota Mataram yang tidak terdampak kekeringan. Kekeringan ini dikatakan Agung telah mulai berlangsung secara bertahap sejak bulan suci Ramadhan lalu.
BPBD NTB telah mengeluarkan surat edaran kepada BPBD kabupaten/kota untuk bergerak menginventarisasi titik-titik kekeringan dan mendistribusikan permintaan air. Dinasnya juga telah menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri untuk mengambil langkah-langkah percepatan pengamanan mengantisipasi kekeringan, serta mengajukan surat keputusan status darurat kepada bupati atau wali kota.
Baca juga, Sembilan dari 10 Kabupaten/Kota di NTB Terdampak Kekeringan
"(Status darurat) ini perlu, karena kekeringan sudah terjadi di beberapa titik dan sudah menampakan diri," ujar Agung di Mataram, NTB, Rabu (4/7).
Agung menyebutkan, sekira 100 desa terdampak kekeringan saat ini. Meski jumlah ini relatif lebih sedikit dibanding kekeringan tahun lalu yang mencapai 380 desa, hal ini tetap menjadi perhatian BPBD NTB lantaran musim penghujan diperkirakan baru akan terjadi pada Oktober.
"Puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus, September, sampai Oktober. Mungkin saat itu baru bisa masa tanggap darurat, tergantung hasil kesepakatan dalam rapat mereka (BPBD kabupaten/kota)," ucap Agung.
Agung juga meminta BPBD kabupaten/kota melaporkan permasalahan dan kekurangan yang ada untuk dibahas di tingkat provinsi. Nantinya, BPBD NTB akan mencari jalan keluar terkait alokasi anggaran, apakah menggunakan dana tak terduga provinsi atau dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BBPB).
"Mudah-mudahan Oktober nanti sudah turun hujan," kata dia.
Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik juga telah meminta Dinas Sosial di kabupaten/kota untuk menginventarisasi titik kekeringan. Kata Ahsanul, Dinas Sosial telah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak atas permintaan masyarakat.
"Di Lombok Timur sudah kita didistribusikan air bersih, di Lombok Utara yang biasanya terdampak juga, tapi belum ada permintaan dari masyarakat," ungkap Ahsanul.
