REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta menganggap mampu menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio pada tahun 2018 berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin menurun 0,21 poin atau berkurang sebesar 20,01 ribu orang dalam enam bulan terakhir.
Data yang dihimpun BPS DKI Jakarta secara berkala setiap semester, pada September 2017-Maret 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta bulan Maret 2018 sebanyak 3,57 persen atau sebanyak 373,12 ribu orang. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan data terakhir pada September 2017 yakni 3,78 persen atau 393,13 ribu orang.
Jika dibandingkan lebih lanjut, pada Maret 2017 sebesar 3,77 persen atau 389,69 ribu orang dan meningkat pada semester berikutnya 0,01 persen atau 3,44 ribu orang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi data BPS tersebut dengan syukur atas kerja keras Pemprov DKI Jakarta yang berbuah hasil keadaan kemiskinan dan ketimpangan di DKI Jakarta membaik secara signifikan.
"Ini harus menjadi titik yang memicu motivasi kita karena secara historis angka kemiskinan tersebut merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir. Jadi, ini tentunya menjadi penyemangat kita. Dan faktor yang mendorong menurunnya tingkat kemiskinan yaitu inflasinya bisa terjaga dan lapangan kerja yang mulai bisa ditingkatkan, ada penurunan angka tingkat pengangguran terbuka," ujar Sandi di Balai Kota, Senin (16/7).
BPS DKI Jakarta juga mencatat komoditi makanan masih berperan cukup signifikan terhadap garis kemiskinan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 66,46 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 66,27 persen.
BPS DKI juga menyebut komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2018, sumbangan pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan makanan DKI Jakarta sebesar 23,72 persen.
Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan makanan adalah rokok kretek filter (15,89 persen), daging ayam ras (7,63 persen), telur ayam ras (6,49 persen), mie instan (3,99 persen), kembung (2,91 persen), kopi bubuk dan kopi instant sachet (2,81 persen), daging sapi (2,47 persen), susu kental manis (2,31 persen), dan kue kering/biskuit (2,29 persen).
"Ke depan untuk menekan laju peningkatan garis kemiskinan, Jakarta akan terus menggalakkan program-program pengendalian harga terutama harga pangan murah komoditas-komoditas penyumbang garis kemiskinan di antaranya melalui tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan BUMD Pangan yang saya sering sebut sebagai klaster pangan," kata Sandi.
Dalam data BPS tersebut, perubahan garis kemiskinan dapat terlihat juga berdasarkan kenaikan pengeluaran rata-rata per kapita per bulan, sebesar 2,57 persen pada periode September 2017-Maret 2018, yaitu dari Rp 578.247 per kapita per bulan menjadi Rp 593.108 per kapita per bulan.
Di sisi lain, gini ratio atau tingkat kesenjangan (ketimpangan) penduduk DKI Jakarta turut mengalami penurunan sebesar 0,015 poin yaitu dari 0,409 pada September 2017 menjadi 0,394 pada Maret 2018.
"Mengikuti kriteria Bank Dunia, jika dibandingkan dengan September 2017, distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2018 sebesar 17.16 persen. Artinya, ketimpangan penduduk DKI Jakarta termasuk dalam kategori rendah," ujar Sandi.
