REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia Lely Arrianie menilai, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih terlalu hijau untuk masuk dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Putra sulung dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sebaiknya baru maju pada putaran berikutnya, yakni pada 2024.
Lely menuturkan, sosok AHY kini memang sedang tenar dan memiliki popularitas, termasuk untuk mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Akan tetapi, untuk elektabilitasnya masih belum maksimal," kata dia ketika ditemui Republika di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7)
Menurut Lely, AHY masih dalam masa untuk mencari pengalaman berpolitik sebanyak-banyaknya. Ia boleh saja terjun ke dunia politik, misal dengan menjadi figur di balik layar kinerja Partai Demokrat, tetapi tidak untuk maju ke kontestasi tingkat nasional.
Belum matangnya AHY terlihat pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun lalu. Namun, apabila terus diasah dari sekarang, Lely melihat potensi AHY yang besar dapat terasa pada pilpres 2024. "Sekarang digembleng dulu seperti Gatot Kaca digembleng di Kawah Candradimuka," ujarnya.
Figur AHY kembali muncul di bursa cawapres saat Prabowo membesuk SBY di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Rabu (18/7). Akan tetapi, menurut Waketum DPP Partai Demokrat Roy Suryo, isu politik tidak terucap pada pertemuan tersebut.
Roy menjelaskan, kunjungan Prabowo ke SBY hanya sebatas teman lama. Pertemuan lanjutan diperkirakan berlangsung di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta pada Selasa (24/7).
"Untuk pembicaraannya apa saja belum tahu, tapi salah satunya pasti politik itu," ujarnya.
Partai Demokrat akan mengusulkan AHY menjadi cawapres dan tetap ‘dijual’ ke partai politik lainnya. Sebab, mayoritas pengurus internal Partai Demokrat telah sepakat memilih AHY untuk diusung sebagai cawapres.
Roy menambahkan, AHY adalah kader terbaik dari Demokrat. Akan tetapi, ia dan Demokrat tetap berupaya realistis dengan politik yang terus dinamis.
"Kami juga masih menunggu keputusan MK tentang Presidential Treeshold. Kalau terkabul, kami siapkan strategi lain," ucapnya.
Roy berharap, MK dapat mengabulkan permohonan uji materi membatalkan presidential threshold menjadi nol persen. Dengan demikian, Demokrat dapat lebih leluasa menentukan capres dan cawapres untuk maju ke pilpres 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika