REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan saat ini pihaknya sudah memberikan intruksi untuk memperketat izin berlayar. Hal tersebut terkait dengan prediksi gelombang tinggi mulai hari ini (22/7) hinggga 28 Juli 2018.

"Berkaitan dengan cuaca dan gelombang yang terus meningkat, saya menginstruksikan para Syahbandar untuk memberikan syarat-syarat lebih ketat," kata Budi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (22/7).

Dia meminta dalam memperketat izin berlayar tersebut, syahbandar juga diminta memberikan pemahaman mengenai kekhawatiran kecelakaan laut akibat gelombang tinggi. Hal itu berlaku untuk kapal penumpang, logistik, dan nelayan.

Budi mengatakan jika sudah diperkirakan ada gelombang tinggi dan tidak memenuhi syarat berlayar maka kapal apapun tidak boleh melaut. "Tanpa alasan appaun kapal tersebut tidak boleh berlayar demi keselamatan," ujar Budi.

Dia menambahkan, khusus kapal nelayan, nantinya Kemenhub akan emlakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu dilakukan untuk memastikan pelakasanaan larangan kapal nelayan yang lebih banyak tidak mampu menerjang ombak tinggi.

Dari perkiraan waktu gelombang tinggi tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan puncak ekstrem akan terjadi pada 24-25 Juli 2018. Ada kemungkinan saat puncak ektrem, tinggi gelombang bisa mencapai empat hingga enam meter.

BMKG juga meminta nelayan menunda kegiatan penangkapan ikan secara tradisional pada masa tersebut hingga gelombang tinggi mereda. Imbauan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kecelakaan laut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika