Rabu 25 Jul 2018 23:25 WIB

KNKS Usulkan Penghitungan PDRB Syariah

KNKS mengakui hingga kini belum memiliki data besar nilai industri halal.

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrasturktur Bappenas Pungky Sumadi menjadi pembicara diskusi publik di Jakarta, Senin (20/2).
Foto: Republika/Prayogi
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrasturktur Bappenas Pungky Sumadi menjadi pembicara diskusi publik di Jakarta, Senin (20/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengusulkan adanya penghitungan produk domestik regional bruto (PDRB) syariah untuk semua sektor terkait industri halal dan syariah. Langkah dasar ini dinilai penting untuk merumuskan strategi lanjutan ekonomi syariah nasional.

Penanggung Jawab Harian KNKS Pungky Sumadi menjelaskan, KNKS bersama Badan Pusat Statistik sedang menjajaki kemungkinan penghitungan PDRB syariah. Konsep penghitungannya sedang mereka dalami.

"Pembicaraan dengan BPS masih awal. Ini inisiatif KNKS untuk mencari metode pengukuran yang lebih baik," ungkap Pungky di kantor Bappenas pada Rabu (25/7).

Ia mengakui, hingga saat ini KNKS sama sekali belum punya data besarnya nilai industi halal. "Belum, belum sama sekali," kata Pungky saat ditanya apakah KNKS punya estimasi kasar nilai industri halal.