REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, mengimbau semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika politik jelang pemilihan umum (pemilu) dan dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Salah satunya melarang adanya deklarasi gerakan tagar (#) 2019 ganti presiden. Mereka beralasan pelarangan itu semata-mata demi menjaga kemaslahatan umat.

Namun Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sodik Mudjahid tidak setuju dengan pelarangan terhadap deklarasi gerakan 2019 ganti presiden tersebut. Sebab, menurutnya, kegiatan 2019 ganti presiden adalah kegiatan konstitusional. Sehingga tidak ada satu pihak pun, baik MUI dan kepolisian yang berhak untuk melarang atau menghambatnya. "Pelarangan tersebut melawan konstitusi," tegas Sodik Mujahid saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (2/8).

Sodik mengatakan kegiatan apel 2019 ganti presiden adalah bagian dari dinamika demokrasi. Maka, menurutnya, semua lembaga termasuk MUI  harus turut menjaga dan menumbuhkembangkannya bukan sebaiknya membatasi dan mengkerdilkannya. Kegiatan deklarasi 2019 ganti presiden bukan kegiatan keagamaan seperti dzikir bersama atau istiqomah berjamaah.Maka aneh jika MUI terdepan dalam memberikan tanggapan.

Apalagi, lanjut Sodik, pembatasan yang berhak melakukan pengaturan dan pembatsan adalah aparat keamanan itu juga harus berbasis dengan berdasarkan kepada konstitusi serta regalasi. "Semua pihak baik yang menggelar gerakan 2019 ganti presiden dan gerakan dukung Joko Widodo dua periode diminta untuk tampil beradab jangan malakukan persekusi,penyandaeran, pelecehan dan lain sebagainya," tutur Sodik.