REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Iran membantah akan melakukan pembicaraan mengenai sanksi dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, AS menjatuhkan sanksi kepada Iran karena menolak merevisi kesepakatan nuklir.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan tidak ada rencana pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat. Dia juga tidak berencana bertemu dengan Menlu AS Mike Pompeo di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ketika ditanya kemungkinan bertemu dengan pejabat AS, termasuk Pompeo, di sela-sela Sidang Umum PBB, Zarif mengatakan, "Tidak, tidak ada rencana pertemuan. Kami berulangkali mengumumkan sikap kami," katanya seperti dilaporkan kantor berita Tasnim pada Sabtu (11/8).
Presiden Iran Hassan Rouhani membantah tawaran AS mengadakan pembicaraan tanpa syarat pada Senin lalu. Bantahan itu muncul beberapa jam sebelum Washington memberlakukan sanksi baru sehubungan dengan keputusan Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian pada 2015 mengenai program nuklir Iran.
"Mengenai tawaran baru-baru ini oleh Trump, sikap resmi kami telah diumumkan oleh presiden dan saya. Amerika Serikat tidak menunjukkan ketulusan," kata Zarif dikutip Tasnim.
Saat ditanya apakah pesan dari Amerika Serikat dikirim ke Iran oleh para pejabat Oman, Zarif berkata,"Tak ada pesan seperti itu." Zarif mengatakan Oman dan Swiss telah bertindak sebagai penengah dalam pembicaraan dengan Amerika di masa lalu. Tetapi saat ini tak ada pembicaraan langsung atau tidak langsung diadakan dengan AS.
Kantor berita Cina Xinhua melaporkan, Presiden Rouhani pada Kamis mengirim utusan ke Turki untuk membahas sanksi Amerika Serikat terhadap Teheran. Utusan khusus Rouhani itu, Mahmoud Vaezi, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevut Cavusoglu.
"Kami membicarakan masalah bersama Turki-Iran dengan Mahmoud Vaezi, kepala Kantor Kepresidenan Iran," kata Cavusoglu di Twitter-nya.
Vaezi berkunjung ke Ankara di tengah perundingan Turki dengan Amerika Serikat menyangkut sanksi negara adidaya itu terhadap Iran. Selain tetangga, Iran juga pemasok utama energi bagi Turki.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan AS untuk mundur dari kesepakatan nuklir Iran 2015, putaran pertama sanksi AS terhadap Iran telah diterapkan kembali.
Sanksi putaran kedua, yang termasuk larangan perdagangan minyak, akan berlaku mulai awal November. Sanksi itu akan langsung berdampak pada impor minyak mentah Turki dari Iran. Menlu Turki beberapa kali mengatakan bahwa Ankara akan menolak menuruti sanksi AS tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika