REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Bekto Suprapto mengatakan pengganti Syafruddin sebagai wakil kepala Polri harus sosok yang dipercaya oleh Kepala Polri Jenderal Muhammad Tito Karnavian. Kriteria lainnya, yakni sosok tersebut harus mampu memberdayakan semua sumberdaya untuk tujuan Polri.
“Memberdayakan semua sumber daya Polri untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat sesuai dengan tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri," ujar Bekto, Rabu (15/8).
Bekto menambahkan, pemilihan wakapolri juga merupakan hak prerogatif Tito selaku kapolri. Ia menambahkan, siapa saja pengganti Syafruddin tetap harus sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
"Kapolri yang memilih dan melalui prosedur sidang Wanjakti (Dewan Kepangkatan Jabatan Tinggi Tinggi) Polri,” kata Bekto.
Dalam hal pemilihan wakapolri, Kompolnas tidak terllibat. Ia mengatakan tugas Kompolnas hanya memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. “Siapapun (wakapolri) yang akan dipilih akan selalu dalam pantauan Kompolnas,” kata Bekto.
Polri memproses pengganti Syafruddin karena Chef de Mission Kontingen Indonesia pada Asian Games 2018 itu dilantik sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Syafruddin menggantikan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur yang mundur karena perubahan peta koalisi.
Sejumlah nama muncul sebagai calon pengganti Syafruddin, di antaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, jika hal itu benar maka pengangkatan Idham tidak urut kacang.
Sebab, kata Neta, masih banyak jenderal bintang tiga yang lebih senior dibandingkan Idham. Idham merupakan angkatan 1988, satu angkatan di bawah Tito.
"Selama ini, pengangkatan orang nomor dua di Polri itu selalu diambil dari bintang tiga senior dan tidak pernah tidak urut kacang atau melompat dari bintang dua," ujar dia.
Dari pendataan IPW, ia menyebutkan, sejak era Presiden Jokowi, tatanan urut kacang di Polri sudah cenderung dirusak. Neta pun menyesalkannya. "Apalagi internal Polri cenderung membiarkannya," kata Neta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika