Sabtu 25 Aug 2018 00:10 WIB

Isu Mahar Politik Sandiaga Disebut Sudah Mulai Tenggelam

Peneliti LSI menganggap isu mahar politik Sandiaga tak memengaruhi elektabilitas.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Reiny Dwinanda
Bakal Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-73 di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, Jumat (17/8).
Foto: Republika/Prayogi
Bakal Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-73 di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, Jumat (17/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar menilai kasus dugaan mahar politik yang diberikan mantan kader Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pencalonannya sebagai wakil presiden untuk Prabowo Subianto sudah mulai tenggelam. Menurut dia, isu yang kali pertama dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief itu tak memengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Kalau sekarang sih isunya sudah mulai mati jadi orang sudah tak anggap itu sebagai isu besar," kata dia kepada Republika.co.id, di Jakarta, Jumat (24/8).

Rully memantau isu mahar politik yang menjerat bakal calon wakil presiden Sandiaga memang sempat menjadi perbincangan di level elite maupun obrolan warung kopi pasca Prabowo mengumumkan pasangannya. Apalagi, kubu pejawat Presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin terus menjadikan isu itu sebagai serangan politik.

Namun, partai-partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga secara efektif menanggapi isu tersebut dengan tak banyak bicara. Dengan begitu, publik tak lagi menganggap dugaan mahar politik sebagai isu utama.

Di sisi lain, Rully memerhatikan isu itu tak mengganggu kerja koalisi dan elektabilitas Prabowo-Sandiaga. Akan tetapi, kasus mahar politik masih terus didalami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Sekarang tinggal bagaimana kubu Prabowo-Sandiaga dan Demokrat bisa mengklarifikasi itu, apakah pernyataan itu benar atau tidak," kata dia.

Partai Demokrat, menurut Rully, cenderung menilai itu sebagai pernyataan personal. Padahal, jabatan Andi Arief di Demokrat cukup tinggi.

"Tapi kita nggak tahu apakah itu strategi kemarin Demokrat untuk mencoba bermanuver. Itu kan ada unsur kekecewaan karena AHY tidak diambil oleh Prabowo, kita tidak tahu," ujar dia.

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan Andi Arief menawarkan tiga model klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan dugaan mahar politik. Tiga model klarifikasi ditawarkan karena saat ini Andi Arief tengah berada di Lampung, merawat ayahnya yang sedang sakit.

Tiga model klarifikasi yang ditawarkan tersebut dengan menggunakan video call, menggunakan surat tertulis dengan tanda tangan atau klarifikasi melalui jajaran Bawaslu di daerah Lampung. "Ini yang kita sampaikan ke Bawaslu, ini kan masuk akal, bisa jadi ke depannya menjadi model," ujarnya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (24/8).

Untuk kedua kalinya Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief tidak datang dalam pemeriksaan saksi terkait dengan dugaan mahar politik yang diagendakan Jumat (24/8) pagi di Bawaslu. Sebelumnya, pada Senin (20/8), Andi Arief juga tidak datang dalam agenda pemeriksaan saksi.

Pemeriksaan saksi Andi Arief oleh Bawaslu dilakukan setelah sebelumnya Federasi Indonesia Bersatu melaporkan ke lembaga pengawas pemilu tersebut terkait dugaan mahar politik pada Selasa (14/8). Pelaporan tersebut dibuat oleh Federasi Indonesia Bersatu karena pernyataan-pernyataan Andi Arief baik di Twitter maupun media terkait dengan informasi adanya isu mahar politik sebesar Rp500 miliar dari Sandiaga ke PAN dan PKS di saat-saat penentuan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement