REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, aparat negara tidak netral dalam kasus pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru saat hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden. Menurutnya, dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang Neno menodai 20 tahun reformasi.

"20 tahun reformasi telah ternoda oleh dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang terhadap aktivis Neno Warisman dalam kegiatan politik di Pekanbaru. Terkesan aparat negara tidak netral, mengikuti kemauan sepihak orang-orang tertentu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/8).

Didi mengatakan, aparat negara khususnya kepolisian, seharusnya melindungi dan memberikan kesempatan kepada Neno tetap bisa berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Ia menganggap gerakan ganti presiden ialah gerakan yang wajar di negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur undang-undang.

Misalnya, kata Didi, pelarangan Neno Warisman menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan pengepungan Ahmad Dhani Prasetyo di Surabaya dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme.