REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran wilayah sebagai keadilan politik. "Kan moratorium soal pemekaran ini berakhir di 2019," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil kepada wartawan, Kamis (6/9).
Emil menerangkan sejumlah daerah yang diajukan untuk dimekarkan mulai dari Garut Selatan, Cianjur Selatan, sampai Bandung Timur. Ia menambahkan daerah yang memungkinkan dimekarkan memang berada di bagian selatan Jabar.
Emil mengatakan ia akan mendorong pemekaran kabupaten dan kota untuk pemerataan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik di Jawa Barat. Selama ini, ia mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat ke Jawa Barat cukup kecil dan tidak sesuai dengan jumlah warga yang mencapai 48 juta orang.
Emil mengatakan, anggaran dari pemerintah pusat memang tidak ditentukan oleh jumlah warga, melainkan jumlah daerah dalam satu provinsi. Karena itu, ia mengatakan, meski berstatus sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, Jabar menerima anggaran lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Emil mengatakan Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten dan kota yang jauh lebih banyak dibandingkan Jawa Barat. Provinsi yang dipimpin oleh Emil memiliki 27 kabupaten dan kota.
Jawa Timur yang berpenduduk 39 juta orang memiliki 38 kabupaten dan kota memiliki 39 juta penduduk. Jawa Tengah yang berpenduduk 35 juta orang memiliki 35 kota dan kabupaten.
"Jumlah penduduk Jawa Barat dua kali jumlah penduduk Malaysia atau dua kali jumlah penduduk Australia. Kompleksisitasnya seperti mengelola dua Malaysia," kata dia.
Emil pun mengilustrasikan kondisi ini dengan menyatakan jika satu warga Jatim dibekali Rp 1 juta oleh pemerintah pusat sebesar Rp 1 juta maka satu warga Jabar hanya menerima Rp 600 ribu. Karena itu, ia mengatakan, Jabar membutuhkan pemekaran.
“Jangan sampai Jabar hanya dijadikan bahan politik untuk meraup suara, tetapi warga Jabar kurang mendapat hak-haknya," ujar dia.
Pembangunan infrastruktur
M Iriawan melambaikan tangan saat akan meninggalkan Gedung Sate usai acara Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2018-2023, di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (6/9). (Republika/Edy Yusuf)
Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan mengucapkan selamat dengan resminya pasangan Ridwan Kamil (Emil) dan Uu Ruzhanul Ulum dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar. Menurut Iriawan, saat ini terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Emil-Uu.
Sebab, pembangunan infrastruktur menjadi yang paling utama untuk menghadirkan pembangunan yang merata di Jawa Barat. "Jalan tol, (bandara) BIJB, pelabuhan," ujar Iriawan di acara serah terima jabatan dengan antara Penjabat Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/9).
Iriawan menjelaskan, ia menyerahkan penyelesaian pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) ke gubernur terpilih. Sebab, saat rapat terakhir, belum ada kesepakatan dengan PT Angkasa Pura terkait pembagian saham.
"Angkasa Pura ingin direktur operasional dan direktur keuangan dari mereka. Saya tak setuju karena kan tanah dan bangunannya milik Jabar. Jadi, saya serahkan ke gubernur terpilih," katanya.
Selain itu, menurut Iriawan, ground breaking Pelabuhan Patimban juga harus dilakukan oleh gubernur terpilih. Begitu juga, pembangunan jalan tol Bocimi harus dikawal agar bisa mempercepat dan mempermudah akses masyarakat.
"Proyek strategis bendungan di Kuningan juga harus selesaikan ini terkait tiga ribu hektare sawah," katanya.
Selain itu, Iwan berpesan kepada kedua pemimpin baru ini agar fokus mengatasi kemiskinan. Selama menjabat dua bulan 16 hari, Iriawan mengaku sudah banyak berkeliling Jawa Barat untuk mengetahui situasi yang sesungguhnya di masyarakat.
"Pengentasan kemiskinan di Jawa Barat selatan. Jawa Barat selatan amat sangat miskin. Ekonominya kurang maju, infrastrukturnya kurang, pendidikan, dari 100, hanya 20 yang bisa masuk ke SMA/SMK. Padahal alamnya sangat indah," katanya.
