REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, menegaskan semua rekening yang terdapat pada perguruan-perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia bisa dipertanggungjawabkan. Terkait temuan BPK yang menyatakan terdapat 43 rekening liar, Nuh mengatakan hal tersebut diakibatkan berbagai masalah di lingkungan perguruan tinggi.

"Yakinlah bahwa rekening liar itu bukan tidak jelas penggunaannya. Rekening tersebut ada hanya saja belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan," kata Nuh.

Salah satu masalah, kata Nuh, adalah perbedaan tahun APBN dengan tahun anggaran di perguruan tinggi. Rata-rata tahun APBN adalah Januari. Sementara penerimaan dana di perguruan tinggi itu paling banyak adalah bulan Agustus-September.

"Karena masuknya pertengahan tahun akibatnya banyak penerimaan dana yang belum dimasukkan kepada APBN," katanya.

Nuh membenarkan terdapat sebanyak 43 rekening yang tidak memiliki izin Kementerian Keuangan. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 22 rekening sedang dalam proses untuk memperoleh izin. "Sisanya memang belum, namun saya yakinkan rekening-rekening tersebut tidak liar," ujarnya.

Menurut Nuh, rekening-rekening tersebut dianggap liar diakibatkan beberapa PT telah terlebih dahulu menyalurkan dana di dalamnya sebelum melaporkannya ke Kementerian Keuangan. "Sejumlah PT membuka rekening tadi karena ingin cepat penyalurannya," pungkas Nuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika