REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir terus melakukan sejumlah persiapan pelaksanaan program pembelajaran bagi dokter layanan primer (DLP). Hingga saat ini sudah ada 17 perguruan tinggi yang menyatakan siap membuka program DLP.
"Saat ini kami sedang melakukan persiapan-persiapan, antara lain penyiapan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran (FK) dengan akreditasi A. Selain itu, kami pun menyusun kurikulum dan bagaimana teknis pembelajarannya. Setelah itu, kami akan diskusikan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)," ujar Nasir di Gedung DPR, Selasa (29/11).
Pihak IDI, lanjutnya, hingga saat ini belum mau diajak membahas persiapan program DLP. Nasir menyesalkan sikap IDI yang dinilai tidak memberikan solusi terhadap polemik program DLP.
Meski demikian, Kemenristekdikti tetap menerima usulan dari sejumlah perguruan tinggi yang ingin membuka program DLP. Menurut Nasir, sudah ada 17 perguruan tinggi yang menyatakan siap membuka program DLP.
Jumlah tersebut di luar enam perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) yang sebelumnya sudah mendapat izin menyelenggarakan program DLP. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, universitas Gadjah Mada, universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin dan Universitas Diponegoro.
"PTNBH tersebut sudah menjalin komunikasi dengan organisasi profesi. Dengan begitu, mereka bisa segera membuka program DLP di kampusnya," kata Nasir.