REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat membentuk gugus tugas untuk mempercepat penyediaan listrik di 17.520 sekolah.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan dalam satu minggu ke depan, pihaknya bersama Kemendikbud akan melakukan verifikasi ketersediaan listrik di sekolah-sekolah tersebut.
"Kami akan kunjungi sekolah-sekolah itu mulai minggu depan. Dari hasil verifikasi, kami akan lakukan langkah cepat sesuai kondisi yang ada agar sekolah-sekolah tersebut segera terlistriki," ujarnya, Jumat (20/3).
Menurut dia, pendidikan merupakan pintu kemajuan, sehingga ketersediaan listrik menjadi prioritas pemerintah untuk merealisasikannya.
"Bahkan, di dekat Jakarta pun, dari laporan, masih ada sekolah yang belum terlistriki," ujarnya.
Keanggotaan gugus tugas berasal dari satu eselon dua dari Kemendikbud dan dua eselon dua dari Kementerian ESDM. Sementara, Anies mengatakan, pihaknya bersama Kementerian ESDM sepakat penyediaan listrik menjadi masalah bersama.
"Kami ingin pastikan anak bejalar dengan baik," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, juga mengajak partisipasi publik untuk menginformasikan ketersediaan fasilitas sekolah.
"Jadi, ini gerakan bersama antara Kementerian ESDM, Kemendikbud, dan masyarakat," ujarnya.
Saat ini, dari jumlah sekolah 208.000 unit, 17.520 di antaranya belum terlistriki atau mencapai 8,4 persen. Berdasarkan jenis, jumlah SD dan SMP yang belum terlistriki mencapai 74.992 unit dan SMA/SMK 2.528 unit.
Sementara, berdasarkan lokasi, jumlah sekolah terlistriki terendah ada di Papua 55 persen, disusul Sulbar 63 persen, Papua Barat 66 persen, NTT 70 persen, dan Kalbar 71 persen.
Sedangkan, wilayah tertinggi terlistriki berada di Jateng 97 persen, Babel 96 persen, DIY 96 persen, Jabar 95 persen, dan Jatim 95 persen.
Untuk Jakarta, saat ini sekolah yang terlistriki mencapai 92 persen atau delapan persen yang belum terelektrikasi.