REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat menyatakan menolak pelaksanaan Ujian Nasional ulang menyusul skandal bocornya 30 paket soal UN di Internet.
"Kami tidak berharap UN diulang kembali karena itu hal yang sia-sia dan percuma, yang jelas hanya akan menghabuskan uang rakyat," kata Ketua Gerakan masyarakat peduli pendidikan Jawa Barat Hari Haryadi Santoni di Bandung, Jumat.
Ditemui usai melaporkan berbagai karut marut pelaksanaan UN di Kota Bandung ke Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Hari menuturkan terkait permasalahan UN lebih baik pemerintah meninjau ulang pelaksanaan UN atau melakukan moratorium.
"Kalau kami menilai lebih baik ditinjau ulang dan negara harus memikirkan sebuah pola yang lebih baik dan siap secara finasial dan sistemnya," kata dia.
Pihaknya tidak ingin Ujian Nasional ini menjadi proyek akal-akalan dari pihak tertentu yang mencari keuntungan dari pelaksanaannya.
"Bahwa UN kalau masih dipertahankan ini haruslah menjadi beban pemerintah secara utuh, jangan sampai ada beban yang ditanggung masyarakat," kata dia.
Saat ini, kata Hari, selain kebocoran soal UN, hal lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan UN adalah keterlambatan pencairan dananya yang menjadi beban siswa, guru hingga orang tua siswa.
"Berbagai permasalahan klasikal UN ini menandakan bahwa secara tidak langsung negara atau pemerintah belum siap melaksanakan Ujian Nasional," ujar dia.
Ketua DPC Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Kota Bandung Yusep Halandi juga menyatakan ketidaksetujuannya jika dilakukan UN Ulang.
"Jelas tidak setuju, karena walaupun ditemukan kebocoran soal UN tapi kan saya yakin masih ada siswa yang jujur tidak mengandalkan bocoran soal UN ini. Tapi dia mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya," kata Yusep.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan pelaksanaan Ujian Nasional ulang menyusul skandal bocornya 30 paket soal UN di Internet.
"Itu kejahatan. Saya instruksikan untuk meneliti sejauh mana dampak kejahatan yang dibuat oleh seorang pegawai percetakan itu. Karena itu, paling tinggi di beberapa daerah, maka di daerah itu sekolahnya yang kena harus diuji lagi," katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan bahwa tidak semua paket soal akan diujikan ulang di sekolah, melainkan hanya 30 paket soal yang akan diulang ujiannya.
"Tidak semua diulang, ini kan 10.000 soal, yang dimasukkan (diunggah ke Internet) atau bocor itu cuma 30, jadi sepersekian mil persen. Dampaknya juga tidak banyak dan tidak semua orang tahu itu ada di Google," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika