REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H Muhir, mendukung wacana pemerintah untuk melakukan ujian nasional (UN) ulang sebagai akibat dari adanya temuan kebocoran soal dan lembar jawaban terhadap pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat.

"Jika dari hasil investigasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil membuktikan adanya kebocoran soal dan lembar jawaban kita tentu mendukung adanya UN ulang bagi semua siswa," katanya di Mataram, Sabtu.

Politisi dari Partai Golkar Kota Mataram itu menilai, UN ulang ini sebagai salah satu proses keadilan bagi siswa di seluruh daerah.

Jangan sampai, katanya, karena kebocoran soal yang belum tentu kebenarannya bisa merusak nilai peserta UN. Kondisi itu juga, diyakininya dapat menurunkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) di daerah itu.

"Akan tetapi, jika dari hasil investigasi itu tidak ditemukan kebocoran terhadap soal maupun lembar jawaban, maka kita juga harus menerima fakta yang ada terhadap hasil UN nanti," katanya.

Menurut Muhir, dalam mendukung terciptanya proses UN yang jujur dan berkualitas, pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya persiapan baik secara akademik maupun mental.

Dari koordinasi yang telah dilakukannya dengan Dikpora Kota Mataram, menyebutkan, sebelum UN Dikpora sudah melakukan berbagai bimbingan belajar, 'try out', dan istigosah serta terus mengingatkan siswa untuk percaya diri dan tidak percaya dengan adanya isu soal dan lembar jawaban palsu.

"Kalau pada akhirnya masalah yang dikhawatirkan itu muncul juga, tentu harus menjadi evaluasi ke depannya," kata Muhir.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB HM Amin telah menginstruksikan Dikpora setempat membentuk tim investigasi terkait dengan dugaan adanya kebocoran soal dan kunci jawaban ujian nasional tingkat SMA sederajat yang berlangsung tanggal 13-15 April 2015.

"Dikpora, kita minta membentuk tim investigasi agar kita mengetahui kebenarannya dan motif dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut," katanya.

Menurut Amin, jika tim investigasi dapat membuktikan adanya kebocoran soal dan lembar jawaban, maka kemungkinan untuk ujian ulang tentu ada dan itu wajar dilakukan.

"Ujian ulang merupakan satu konsekwensi yang harus diambil sebagai sebuah sanksi dari pelanggaran aturan ada," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika