Rabu 24 Aug 2016 20:29 WIB

KMSTP Minta Mendikbud Menjaga Amanah dengan Baik

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy berudiensi saat melakukan kunjungan di kantor Harian Republika di Jakarta, Rabu (24/8). (Republika/ Rakhmawaty La'lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy berudiensi saat melakukan kunjungan di kantor Harian Republika di Jakarta, Rabu (24/8). (Republika/ Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) Febri Hendri berharap agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bisa menjaga amanah dengan baik

Febri juga meminta Mendikbud melakukan perbaikan dan terobosan di dunia pendidikan dan bukan membuat wacana yang menimbulkan perdebatan publik. "Kami ingin Pak Menteri menyelesaikan masalah tanpa masalah," ujar Febri dalam Media Briefing "Gaduh Mendikbud Baru: Pendidikan Indonesia Mau Dibawa Kemana?" di Tartine Restaurant, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Menurut dia, sebetulnya wacana Mendikbud terkait full day school atau wacana lainnya baik. Namun, kata dia, penyampaiannya kurang pas sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. "Jadi sebelum membuat wacana harusnya ditimbang dan teliti terlebih dahulu. Bahkan kalau perlu diriset agar tidak menimbulkan kegaduhan," tutur aktivis ICW ini dalam keterangannya, Rabu (24/8).

Masukan-masukan yang disampaikan KMSTP, kata Febri, belum akan disampaikan langsung kepada Mendikbud. Karena pihaknya hanya ingin mengingatkan sebagai masyarakat sipil. "Tapi kalau memang Mendikbud mengundang ya, kami dengan senang hati akan datang dan memberikan masukan," ujarnya.

Terkait wacana full day school, KMSTP menegaskan, Kemendikbud harus siap dengan menambah jumlah guru yang berkualitas, dan juga anggaran yang cukup bila wacana tersebut betul-betul dijalankan. "Guru juga seharusnya mendapat tunjangan yang cukup dan uang pensiun," kata Febri.

Pihaknya meminta Mendikbud melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan karena Kemendikbud juga mempunyai Lembaga Penelitian dan pengembangan. "Ini harus digunakan," ungkap Febri.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement